Breaking News

Wiranto Buka-bukaan Sasar Tokoh Provokator yang Tinggal di Luar Negeri dan Adu Domba TNI dan Polri!

Ada tokoh di luar negeri, setiap hari ngomong ngompori masyarakat, menghasut masyarakat, untuk apa? Untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional.

Editor: Tariden Turnip
kolase/dok
Wiranto sasar tokoh provokator yang tinggal di luar negeri. Menyasar Habib Rizieq Shihab? 

Demi masyarakat yang ingin damai.

Masyarakat yang mendambakan kedamaian.

Terutama di bulan suci Ramadhan," lanjut dia.

Adu Domba TNI-Polri

Wiranto menyatakan, ada upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk mengadu domba antara Polri dan TNI.

Bahkan Wiranto mengaku mendapat laporan bahwa ada pihak yang mengatakan 70 persen TNI bisa dipengaruhi untuk bertindak inkonstitusional.

"Saudara sekalian, banyak hal yang saya dengarkan, misalkan pihak tertentu yang mengatakan bahwa, atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tentara atau militer dengan polisi, ada," ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi tentang keamanan nasional pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019). 

"Ada yang mengatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak benar!" lanjut Wiranto.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah (tengah) memeriksa pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah (tengah) memeriksa pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI)

Ia merasa hasutan-hasutan seperti itu banyak bermunculan pascapemilu.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas agar hal-hal tersebut tak semakin masif muncul di publik.

Wiranto menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap pernyataan yang ditujukan kepada publik dan membawa dampak negatif harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bicara.

"Siapa bicara seperti itu, di mana, harus buktikan.

Kalau tidak bisa membuktikan harus dia mengambil risiko hukum. Enggak bisa dibiarkan saja ngomong seenaknya di negeri ini," lanjut dia.

Wiranto menyatakan, pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu 2019.

Wiranto mengatakan, pascapemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved