Cerita Luhut Binsar Pandjaitan Mau Libas Demonstran 22 Mei: Untung Saya Sudah Tidak Jadi Tentara

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa pembubaran paksa massa aksi 22 Mei2019 di Jakarta pada pukul 21.00 WIB oleh polisi adalah hal yang wajar.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan polisi karena izin unjuk rasa hanya sampai pukul 18.00 WIB.

"Tapi polisi masih toleransi memberi waktu sampai selesai tarawih. Nah kalau tidak mau bubar akhirnya dibubarkan paksa. Untung saya sudah tidak jadi tentara. Kalau (saya) masih jadi tentara, saya libas juga itu," kata Luhut di Surabaya, Minggu (26/5/2019).

Dia mengaku menyaksikan langsung aksi itu dari tempat kerjanya di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jalan MH Thamrin.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak benar jika polisi dinilai bertindak keterlaluan dalam mengamankan massa hal tersebut.

"Kantor saya itu berdampingan dengan Bawaslu, jadi saya lihat semua kejadian di Jakarta yang hari itu kira-kira ada 6.000 orang dan polisi itu dilempari batu sampai polisi pakai tameng. Polisi itu masih nahan diri," ungkap Mantan Komandan Pertama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus tersebut.

Luhut menuturkan, banyak oknum dari pengunjuk rasa tersebut yang merupakan demonstran bayaran.

"Saya ingin sampaikan, anggota dan staf saya ada yang iseng juga turun ke lapangan pagi-pagi dan melihat demonstran banyak dibayar Rp 200.000, Rp 300.000 sampai Rp 400.000 per orang. Jadi tidak murni semua demonstran," ujarnya.

Targetkan 4 Tokoh dan Bos Lembaga Survei, Dibayar Rp 150 Juta

Institusi Polri dan TNI menggelar jumpa pers bersama terkait adanya rencana pembunuhan bayaran dalam aksi 22 Mei, di Mabes Polri, Senin (27/5/2019).

Dari Mabes Polri diwakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal. Sedangkan dari Mabes TNI diwakili Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana TNI Tunggul Suropati.

Iqbal mengungkapkan, ada pembunuhan bayaran yang merencanakan aksi saat demonstrasi 22 Mei 2019.

Target pembunuhan itu pun sudah jelas, yakni sejumlah bos lembaga survei dan empat orang tokoh nasional.

Menurut Iqbal, pembunuh bayaran tersebut telah menerima uang senilai Rp 150 juta untuk melakukan eksekusi.

Setidaknya ada satu pimpinan lembaga survei Pilpres 2019 yang sudah dibuntuti oleh pembunuh bayaran tersebut.

Beruntung, pembunuh bayaran itu ditangkap polisi beserta sejumlah barang bukti seperti senjata api laras panjang dan laras pendek beserta peluru dan rompi antipeluru.

"Jadi, salah satu tersangka sudah beberapa kali mengintai rumah pimpinan lembaga survei itu, akan dibunuh," ujar Iqbal didampingi Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana TNI Tunggul Suropati, di Mabes Polri, Senin (27/5/2019).

Menurut Iqbal, selain pimpinan lembaga survei itu, para tersangka yang sudah ditangkap tersebut juga akan membunuh empat tokoh nasional.

"Semula ada dua tokoh nasional yang akan dibunuh. Target sudah diberikan oleh pihak yang memesan tersebut," ujarnya.

“Setelah itu, muncul dua target tokoh nasional lagi yang akan dibunuh,” imbuhnya.

Tetapi, Iqbal tidak mau merinci lebih detail siapa keempat tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan tersebut. "Itu bukan kapasitas saya. Jadi, siapa tokoh itu tidak akan saya sebutkan," ujar Iqbal.

Ketika ditanya lebih jelas, apakah target tersebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, M Iqbal menepisnya. "Bukan Presiden targetnya," ujarnya.

Iqbal menambahkan, para pelaku tersebut telah menerima uang Rp 150 juta untuk pembelian senjata laras panjang dan senjata laras pendek.

Senjata itu dipesan dari Cipacing, Jawa Barat. "Meski ini senjata rakitan, tetapi sangat mematikan," ujar Iqbal.

Isu Aksi Sniper

Sebelumnya, aparat kepolisian mengamankan tiga orang yang diduga mencoba memperkeruh suasana aksi demontrasi 22 Mei 2019.

Ketiganya merupakan aktor yang coba memicu kerusuhan dengan penggunaan senjata api laras panjang.

Tiga orang yang diamankan adalah Asumardi yang bertugas mencari senjata, Helmy Kurniawan sebagai penjual senjata, dan Irwansyah sebagai eksekutor.

"Sebagai kelanjutan dari penangkapan senjata laras panjang yang pernah saya sampaikan, saat ini (Rabu) juga telah ditangkap tiga orang sebagai aktornya," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Rabu (22/5/2019).

Selain mengamankan tiga aktor tersebut, aparat juga menyita barang bukti dua senjata laras panjang dan amunisinya.

Moeldoko mengatakan, motif penyelundupan senjata ini terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper).

Mantan Panglima TNI itu menyebut sasaran eksekusi adalah pejabat. Para pelaku telah merencanakan upaya eksekusi dengan menggunakan senjata api laras panjang.

"Eksekutor kepada siapa? Saya kira semua sudah tahu, pada pejabat yang sudah disiapkan sebagai sasaran," ungkapnya.

Menurut dia, sejak jauh-jauh hari pemerintah sudah melihat ada upaya sistematis untuk membawa suasana Pemilu 2019 ini menjadi tidak baik.

"Apa yang saya sampaikan sejak awal, telah terbukti bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu di luar kelompok teroris, dompleng pada situasi ini," tambah Moeldoko.

Dikonfirmasi apakah tiga orang yang ditangkap ini bagian dari mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko, Moeldoko menjawab ini berbeda kasus. Ia menyebut dalam waktu dekat bakal ada aktor lainnya yang terungkap.

"Ini berbeda (dengan Mayjen S), ada lagi yang di belakangnya. Sebentar lagi akan terungkap. Siapa di belakang dua pucuk senjata sudah diketahui, tinggal tunggu waktu saja," paparnya.

Adapun mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko saat ini telah ditahan terkait dugaan upaya penyelundupan senjata. Upaya penyelundupan senjata ini berhasil diendus intelijen.

Atas aksi ini, ada dua orang yang ditangkap yakni Mayjen Purnawirawan Soenarko dan oknum TNI, Praka BP.

Laporan Ancaman Culik dan Bunuh

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melaporkan ancaman penculikan dan pembunuhan ke Bareskrim Polri, Rabu (22/5/2019). Ancaman itu diterima Adian lewat pesan singkat dan media sosial.

Mantan aktivis 1998 tersebut mengaku diancam akan diculik hingga akan dibunuh. Menurut Adian, ancaman itu bukan cuma ditujukan kepada dirinya.

Pejabat lain yang juga disasar ancaman culik dan bunuh adalah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menko Kemaritiman Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, dan Menkopolhukam Jenderal (Purn) Wiranto.

"Ancaman-ancaman penculikan, pembunuhan. Yang diancam tidak cuma saya, ada Pak Tito, Pak Luhut, Pak Wiranto. Jadi satu anggota DPR, dua menteri, Kapolri yang diancam," ujar Adian di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Ia menjelaskan bahwa ancaman itu diterima melalui beragam media sosial seperti di WhatsApp dan Facebook. Ada pula ancaman melalui SMS. Jumlah pesan ancaman yang diterimanya meningkat selama tiga hari belakangan.

Adian menduga ancaman tersebut ia terima lantaran sangat vokal menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo. "Nomor-nomor telepon pengirim dan akun-akun pengirim ancaman sudah saya laporkan semua. Terbaru tadi (Rabu) pagi baru terima ancaman lagi," ucapnya.

Ia pun menyayangkan lantaran pandangan berbeda membuatnya menerima ancaman. "Kalau kita punya pandangan berbeda tentang banyak hal, ya bicarakan secara ilmiah. Jangan mengancam," imbuh Adian.

Dalam laporannya ke Bareskrim, Adian menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar berisi kata-kata ancaman, nomor ponsel, serta akun pengancam. Ia melaporkan tiga nomor ponsel dan satu akun Facebook dalam laporan ini.

Adapun laporan Adian diterima dan teregister dengan nomor LP/B/0496/V/2019/BARESKRIM tertanggal 22 Mei 2019.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul Puji Kinerja TNI dan Polri di Kerusuhan 22 Mei, Luhut Panjaitan: Kalau Masih Jadi Tentara Saya Libas