Sandiaga Angkat Bicara soal Prabowo Cs Dilaporkan Dalang Kerusuhan 22 Mei dan Ancaman Fadli Zon

"Dan saya juga sudah melaporkan banyak nama," ungkap Fadli Zon.

"Saya selama ini ada 12 laporan," tandasnya.

Senada, Jubir Bidang Hukum BPN Prabowo-Sandi, Ali Lubis menilai jika anggapan calon presiden nomor urut 02 terlibat dalam kerusuhan aksi massa 21-22 Mei adalah suatu fitnah yang sangat jahat.

Ali Lubis menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebauh tuduhan.

"Menurut saya ini fitnah yang sangat jahat, karena ini tuduhan yang sangat serius," terangnya.

Ia pun nampak memperingatkan pelapor yang bisa saja dilaporkan balik.

Ali Lubis menyebut bahwa pelapor berpotensi dilaporkan balik jika laporannya tidak terbukti

"Kalau memang tak terbukti tokoh ini dan pak Prabowo berada di belakang aksi 21 - 22 yang sangat signifikan saya melihatnya berpotensi pelapor bisa di laporkan balik," tuturnya.

"Kalau memang nanti bukti tak kuat tak relevan dengan mengaitkan 9 tokoh ini, mungkin akan dilaporkan balik," sambungnya.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan pendukungnya bersama calon presiden Prabowo Subianto tak terkait kasus makar yang menjerat sejumlah pihak.

 "Saya dan Pak Prabowo memastikan bahwa apa yang dilakukan kami dan pendukung-pendukung kami itu semua dalam koridor hukum," ujar Sandiaga saat ditemui di acara buka puasa bersama OKE OCE Indonesia di Mal Pelayanan Publik, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2019).

Ia mempersilakan polisi menginvestigasi kasus makar dan juga kasus terkait yakni kepemilikan senjata ilegal yang diduga bakal digunakan untuk meciptakan martir saat kerusuhan 21-22 Mei, serta diduga untuk mebunuh empat pejabat negara.

Meski demikian, Sandiaga mengingatkan agar polisi bertindak sesuai koridor hukum dalam memproses kasus-kasus tersebut.

Ia pun meminta polisi bertindak adil dengan tak hanya memproses hukum kasus-kasus yang melibatkan pihak oposisi.

Ia kembali menjamin dirinya dan Prabowo taat terhadap konstitusi dan selalu melakukan tindakan politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta konstitusi.