Breaking News:

JR Saragih Paksa Ratusan Guru Kuliah di Kampus Miliknya hingga Ada yang Memilih Pensiun

Seorang guru yang juga kepala sekolah SD Negeri mengungkapkan pada pertemuan minggu lalu, 992 guru dipertemukan di Kantor Pemkab Simalungun.

Tribun Medan / Ari
Bupati Simalungun JR Saragih bersama Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara saat melihat maket perencanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, belum lama ini.? 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Bupati Simalungun JR Saragih mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/5929/25.3/2019 Tentang Pemberhentian Sementara Dalam Jabatan Fungsional Guru Yang Belum Memiliki Ijazah S1 di Lingkungan Pemkab Simalungun.

Dalam surat itu, Bupati JR Saragih memberhentikan sementara 992 guru yang masih memiliki gelar DII dan SPG (Sekolah Pendidikan Guru).

Selain memberhentikan sementara, dalam surat itu juga meberhentikan tunjangan jabatan fungsional dan membatalkan seluruh SK Jabatan Fungsional.

Surat yang ditandatangani Bupati JR Saragih tanggal 26 Juni 2019, Pemkab Simalungun memberikan batas meraih gelar November 2019.

Baca: 4 Fakta Wanita Lepas Anjing di Masjid, Alasan Cari Suami hingga Observasi Jiwa di RS Polri

Baca: Pemohon SIM Gratis di Satlantas Polrestabes Medan Didominasi Pemilik Sepeda Motor

Surat itu juga mencantumkan peraturan Tentang Guru, undang-undang ASN, dan berdasarkan hasil audit Tahun 2018.

Anehnya, SK yang dikeluarkan Bupati JR Saragih mengharuskan 992 PNS Guru untuk melanjutkan Sarjana S1 di Universitas Efarina (Unefa), Kecamatan Pematangraya, Kabupaten Simalungun.

Seperti diketahui, universitas itu merupakan milik Bupati JR Saragih. Kampus Efarina merupakan satu-satunya universitas di Kabupaten Simalungun.

Seorang guru yang juga kepala sekolah SD Negeri mengungkapkan pada pertemuan minggu lalu, 992 guru dipertemukan di Kantor Pemkab Simalungun.

Pada pertemuan itu, Pemkab Simalungun turut menghadiri Pegawai dari Universitas Efarina. Sumber menyebutkan para guru diminta untuk melanjutkan kuliah di Efarina.

"Katanya (Pemkab Simalungun) harus kuliah di zonasi masing-masing. Gak boleh keluar dari situ,"ujarnya saat ditemui di suatu tempat, Senin (1/6/2019).

Baca: TERUNGKAP 9 Jenderal Polri yang Daftar Capim KPK Belum Laporkan Daftar Kekayaan 2017-2018

Baca: Pendeta HKBP Diturunkan dari Mimbar, Jemaat Minta Damai di Tempat Suci, VIDEO VIRAL. .

Amran Apresiasi Universitas Efarina yang terus Ciptakan Generasi Muda Penerus Bangsa
Amran Apresiasi Universitas Efarina yang terus Ciptakan Generasi Muda Penerus Bangsa (Tribun Medan/M Azhari)

Ia yang sudah menjadi guru sejak tahun 1985 pun mengatakan Pemkab Simalungun tidak mengakui kelulusan dari kampus lain.

Ia yang merupakan alumnus S1 Universitas Pelita Bangsa juga diwajibkan untuk mengikuti kuliah lagi. Sumber yang telah berusia 57 tahun ini pun memilih untuk pensiun saja.

"Kami yang lulusan pelita bangsa, tidak diakui karena di luar zonasi. Sementara aku dah mau pensiun. Kalau kami gak S1 dijadikan struktural gak fungsional. Ngapain pula saya kuliah lagi,"katanya.

Ia juga mengungkapkan dalam pertemuan itu, pegawai dari Universitas Efarina menyampaikan untuk masuk pertama membayar Rp 5 juta. Lalu, untuk kelulusan membayar Rp 15 juta.

"Kemarin itu, ada sebagian yang mendaftar. Mendaftar pertama Rp 5 juta kalau wisuda 15 juta lagi,"katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun Gideon Purba mengakui tentang lanjutan kuliah bagi guru yang belum memiliki sarjana S1.

Baca: Kanit Narkoba Meninggal Dunia setelah Bergumul dengan Pengedar Sabsabu, Sempat Mengeluh Dada Sesak

Baca: Hari Ulang Tahun ke-429 Medan, Dzulmi Eldin Ajak Warga Medan Satukan Hati

Jr saragih saat menghadiri perayaan Natal di Universitas Efarina
Jr saragih saat menghadiri perayaan Natal di Universitas Efarina (Tribun Medan/M Azhari)

Gideon mengatakan SK itu dalam rangka tugas belajar. Sehingga, katanya, tugas belajar harus menaati peraturan.

Gideon mengatakan para guru dapat melanjutkan kuliah di Zonasi Siantar-Simalungun.

"Kalau tugas belajar harus ada faktor jarak. Siantar simalungun. Karena zonasinya maksimum 40 kilometer tempat dia bekerja,"katanya.

Saat disinggung tentang guru yang sudah meraih gelar S1 di luar Kabupaten Simalungun, Gideon menilai itu hanya izin belajar bukan tugas belajar.

"Ada izin belajar ada tugas belajar. Mungkin waktu itu dia izin belajar. Kalau izin belajar itu terserah. Tapi kalau tugas belajar itu baru harus mengikuti peraturan,"katanya.(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved