Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian, Peluang 15 Tokoh Maju ke Pilpres 2024
Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian, Peluang 15 Tokoh Maju ke Pilpres 2024
TRIBUN-MEDAN.COM - Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian, Peluang 15 Tokoh Maju ke Pilpres 2024.
//
Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis 15 nama tokoh yang dinilai berpotensi berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca: Hubungan Asmara Terlarang Terbaru, Orangtua & Wakil Bupati Angkat Bicara, Kakak Adik Bikin Malu
Baca: Istri Pertama Seret ke Persidangan Suami dan Pasangannya yang Masih Saudara karena Nikah Diam-diam
Dari 15 nama tersebut, lima di antaranya berasal dari kelompok pejabat pemerintah.
Lima nama tersebut dianggap menjadi "kuda hitam" atau sosok yang dapat memberikan faktor kejutan.
Adapun, kelima sosok itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Lantas bagaimana rekam jejak, prestasi dan pencapaian kelima nama tersebut sehingga layak disebut sebagai "kuda hitam" pada Pilpres 2024 mendatang?
Berikut ulasannya.
1. Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo melalui perombakan kabinet pada Juli 2016.
Ia menggantikan Bambang PS Brodjonegoro.
Sri Mulyani sebelumnya menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan itu ia emban sejak 1 Juni 2010.
Perempuan kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini juga pernah memegang tiga jabatan penting pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketiga jabatan tersebut adalah Menteri Keuangan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Baca: Kronologi Oknum Polisi Briptu FM Terancam Dipecat karena Hamili 2 Wanita Sekaligus hingga Melahirkan
Sejumlah cara juga pernah dilakukan untuk "membawa" Sri Mulyani ke ranah politik.