Terdakwa Ini Blak-blakan Ungkap Peran Polisi Jebak Anggota BNN Pematangsiantar

Saya didatangi oleh dua Polisi di rumah saya. Keduanya adalah Irfan dan Diarmin Saragih. Mereka meminta saya menjebak anggota BNN Pematangsiantar

Penulis: Alija Magribi |
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Kasus dugaan suap yang dilakukan terdakwa Joko Susilo (31) terhadap oknum petugas BNN Hino Mangiring Pasaribu memasuki sidang lanjutan, Rabu (22/5/2019) di Pengadilan Negeri Medan. 

"Apalagi marga si pengedar adalah Saragih, disebut sebut sebagai saudara si Diarmin," cetus Joko.

Pria 31 tahun ini menyebutkan nomor handphone Hino Mangiring Pasaribu ia ketahui dari seseorang bernama Ucok Moyo.

Baca: Usai Pemeriksaan Galih, Rabu Giliran Barbie, Rey dan Pablo yang Diperiksa soal Bau Ikan Asin

Baca: Pertandingan Futsal Berujung Maut, Pemain Dihantam Botol hingga Tewas Usai Ketinggalan Skor

Semula dirinya tak ada niat menghubungi Hino untuk menjebak melainkan untuk mengambil sepeda motornya yang ditahan BNN karena menjadi barang bukti sabu oleh rekannya yang ditangkap BNN beberapa waktu lalu.

Dalam perkara ini, Hino Mangiring Pasaribu telah diputus pidana penjara lebih dulu oleh majelis hakim yang sama pada Senin (10/12/2018) lalu dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Hino dalam kesaksian sebelumnya juga menolak tuduhan menerima suap yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herianto Siagian.

Apalagi jumlah barang bukti di kantongnya sebesar Rp 10.450.000, bukan Rp 5 Juta seperti yang dituduhkan.

Sementara itu, rencananya pekan depan Joko Susilo akan dihadirkan kembali untuk mendengarkan agenda tuntutan oleh JPU G Hutabarat yang mana dalam dakwaannya menyatakan terbukti melakukan tindak pidana pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa dalam dakwaannya menyebutkan Joko Susilo memberikan suap sebesar Rp 5 juta kepada Hino yang bertugas Pengolah Data Seksi Pemberantasan BNN Pematangsiantar untuk menghilangkan status DPO keterlibatan kasus narkotika pada 25 Agustus 2017.

(cr15/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved