Pengamat: Presiden Jokowi Lebih Baik Memulangkan TKI yang Bermasalah Daripada Memulangkan Rizieq

Pengamat politik Karyono Wibowo menyebut Presiden Jokowi tak memiliki kewajiban memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab

Editor: AbdiTumanggor
Kolase/Tribunnews
Rizieq Shihab (kiri) dan Presiden Joko Widodo 

"Ya pulang sendiri saja, enggak (bisa) beli tiket, baru saya beliin," ucap Moeldoko sembari tertawa.

Ia pun menilai, banyak pekerjaan pemerintah yang lebih besar untuk kemajuan Indonesia ke depan, dibanding hanya berfokus terhadap rekonsiliasi.

Apalagi, katanya, masyarakat sudah tenang setelah kontestasi Pilpres 2019.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting enggak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar."

"Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elite-nya yang ribut sendiri" paparnya.

Hal senada juga disampaikan Menko PMK Puan Maharani.

Ia menyarankan Rizieq Shihab pulang sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah.

"Orang pergi sendiri, terus jadi kita harus yang minta pulang?" ucap Puan Maharani sembari tertawa, di tempat yang sama.

Terkait syarat Partai Gerinda agar para tahanan pro Prabowo Subianto yang ditahan saat kontestasi Pilpres 2019 dibebaskan, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menilai hal tersebut merupakan wilayah dari penegak hukum.

"Kan masih proses hukumnya, masih berjalan. Ya udah dijalanin saja, sekarang memang tetap berjalan kan proses hukumnya," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik salah satu syarat rekonsiliasiantara kubu Prabowo Subianto dengan Jokowi, adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Rizieq Shihab kini memilih tinggal di Arab Saudi, karena menghadapi sejumlah perkara hukum di Indonesia.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq Shihab). Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," katanya, Selasa (9/7/2019).

Menurut mantan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu, dengan adanya pemulangan Rizieq Shihab, diharapkan pertentangan di tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, bisa mengendor.

Karena, menurutnya inti dari islah atau rekonsiliasi adalah meniadakan dendam.

Sumber: Warta kota
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved