Didenda Rp 70 Triliun Akibat Skandal Cambridge Analytica, tapi Harga Saham Facebook Malah Naik

Didenda Rp 70 Triliun Akibat Skandal Cambridge Analytica, tapi Harga Saham Facebook Malah Naik

TRIBUN-MEDAN.COM - Facebook didenda sebesar US$ 5 miliar (Rp 70 triliun) sebagai penyelesaian pelanggaran privasi data, seperti dilaporkan oleh media-media AS.

Komisi Perdagangan Federal (FTC) telah menyelidiki tuduhan bahwa konsultan politik Cambridge Analytica mendapatkan data hingga 87 juta pengguna Facebook dengan tidak semestinya.

Penyelesaian itu disetujui oleh FTC dengan suara 3-2, dikatakan beberapa sumber kepada media AS.

Facebook dan FTC mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak berkomentar atas berita-berita tersebut.

Bagaimana penyelesaiannya?
FTC mulai menyelidiki Facebook pada Maret 2018, menyusul laporan bahwa Cambridge Analytica telah mengakses data puluhan juta penggunanya.

Penyelidikan berfokus pada apakah Facebook telah melanggar perjanjian pada 2011 yang mengharuskannya untuk memberi tahu secara jelas pengguna dan mendapatkan "persetujuan tertulis" untuk membagikan data mereka.

Sumber-sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada The Wall Street Journal pada hari Jumat bahwa denda $5 miliar telah disetujui oleh FTC dalam pemungutan suara 3-2.

Sumber yang dikutip di media lain juga melaporkan informasi yang sama.

Denda tersebut masih harus diselesaikan oleh divisi sipil Departemen Kehakiman, dan tidak jelas berapa lama ini akan berlangsung, kata sumber tersebut.

Facebook dan FTC belum mengkonfirmasi laporan tersebut, mengatakan kepada BBC tidak ada komentar.

Namun, jumlah ini sesuai dengan perkiraan Facebook, yang awal tahun ini mengatakan pihaknya memperkirakan denda hingga $5 miliar.

Jika dikonfirmasi, itu akan menjadi denda terbesar yang pernah dipungut oleh FTC pada sebuah perusahaan teknologi.

Konsultan politik Cambridge Analytica dinilai mengambil data 87 juta pengguna Facebook secara tak sah.

Bagaimana skandal Cambridge Analytica itu?
Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik Inggris yang memiliki akses ke data jutaan pengguna, yang beberapa di antaranya diduga digunakan untuk profil psikologis pemilih AS dan menargetkan mereka dengan materi untuk membantu kampanye presiden Donald Trump pada 2016.