JPPR Sumut Berharap Kenaikan Anggaran Pilkada Tingkatkan Kualitas Pemilu

Ia berharap nantinya pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemko Medan, KPU dan Bawaslu.

JPPR Sumut Berharap Kenaikan Anggaran Pilkada Tingkatkan Kualitas Pemilu
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar mengatakan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan beserta Pemko Medan akan segera membahas rancangan anggaran Pemilihan Wali Kota Medan.

Ia berharap nantinya pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemko Medan, KPU dan Bawaslu.

Darwin memperkirakan, dalam rancangan yang sudah disusun oleh KPU Medan terdapat peningkatan anggaran Pilkada 2020 jauh lebih dibanding Pilkada Kota Medan 2015 yang lalu yang menelan biayasebesar Rp 56,5 miliar.

"Tentunya kenaikan anggaran untuk pilkada 2020 harus teralokasi secara baik mulai dari tahapan sampai kemungkinan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihitung secara efisien dan tepat sasaran," ujarnya, Selasa (16/7/2019).

Dikatakannya, berkaca pada pemilu 2019 yang lalu, ada beberapa item yang harus diperhatikan KPU dalam merancang anggaran pilkada.

Seperti honorarium penyelenggara adhoc yakni PPK, PPS, dan KPPS. Menurutnya, pada pemilu 2019 beban kerja anggota KPPS begitu besar dan seharusnya diberikan honorarium yang sepadan.

"Namun ini tidak bisa dijadikan dalil untuk meningkatkan anggaran pilkada 2020 sebab, ada perbedaan durasi kerja antara pemilu 2019 dan pilkada," imbuhnya.

Baginya, beban kerja penyelenggara adhoc tidak seberat pemilu 2019 dan diprediksi selesai pukul 18:00 WIB.

Darwin mengungkapkan KPU perlu memperhatikan alur anggaran seperti pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) yang menurutnya sebagai bentuk penghamburan anggaran.

" Kami pikir untuk Pilkada 2020 nanti bukan hanya KPU Medan saja tapi seluruh KPU Kab/Kota tidak lagi menganggarkan honor Relawan Demokrasi dengan alasan untuk membantu kinerja komisioner KPU,"jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved