JPPR Sumut Berharap Kenaikan Anggaran Pilkada Tingkatkan Kualitas Pemilu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar mengatakan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan beserta Pemko Medan akan segera membahas rancangan anggaran Pemilihan Wali Kota Medan.

Ia berharap nantinya pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemko Medan, KPU dan Bawaslu.

Darwin memperkirakan, dalam rancangan yang sudah disusun oleh KPU Medan terdapat peningkatan anggaran Pilkada 2020 jauh lebih dibanding Pilkada Kota Medan 2015 yang lalu yang menelan biayasebesar Rp 56,5 miliar.

"Tentunya kenaikan anggaran untuk pilkada 2020 harus teralokasi secara baik mulai dari tahapan sampai kemungkinan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihitung secara efisien dan tepat sasaran," ujarnya, Selasa (16/7/2019).

Dikatakannya, berkaca pada pemilu 2019 yang lalu, ada beberapa item yang harus diperhatikan KPU dalam merancang anggaran pilkada.

Seperti honorarium penyelenggara adhoc yakni PPK, PPS, dan KPPS. Menurutnya, pada pemilu 2019 beban kerja anggota KPPS begitu besar dan seharusnya diberikan honorarium yang sepadan.

"Namun ini tidak bisa dijadikan dalil untuk meningkatkan anggaran pilkada 2020 sebab, ada perbedaan durasi kerja antara pemilu 2019 dan pilkada," imbuhnya.

Baginya, beban kerja penyelenggara adhoc tidak seberat pemilu 2019 dan diprediksi selesai pukul 18:00 WIB.

Darwin mengungkapkan KPU perlu memperhatikan alur anggaran seperti pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) yang menurutnya sebagai bentuk penghamburan anggaran.

" Kami pikir untuk Pilkada 2020 nanti bukan hanya KPU Medan saja tapi seluruh KPU Kab/Kota tidak lagi menganggarkan honor Relawan Demokrasi dengan alasan untuk membantu kinerja komisioner KPU,"jelasnya.

Menurut Darwin, pada pemilu 2019 lalu relawan demokrasi tidak bekerja secara maksimal dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

"Jadi menurut hemat kami relawan Demokrasi tidak perlu diadakan lagi rekrutmennya," katanya.

Anggaran yang dirancang oleh KPU Medan, kata Darwin harus tepat sasaran agar kualitas penyelenggaraan pemilu ada peningkatan.

"Untuk sosialisasi misalnya hanya dirancang untuk bagian - bagian iklan saja, akhirnya angka Golput terus bertambah," ucapnya.

Juga terkait anggaran pembuatan kotak suara baru, mengingat bahwa kotak suara pemilu 2019 masih segar dan kondisinya masih baik.