Hakim Tunggal Ahmad Sayuti Tolak Prapid SKP2 Rosihan Anwar, Sebut Kasus Ranah Perdata

Mengadili, menolak seluruh permohonan pemohon, membebankan biaya atas perkara ini," ungkap Hakim Sayuti.

Hakim Tunggal Ahmad Sayuti Tolak Prapid SKP2 Rosihan Anwar, Sebut Kasus Ranah Perdata
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Hakim tunggal Ahmad Sayuti, menolak permohonan pemohon, terkait praperadilan (prapid) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), Rosihan Anwar (rekan Mujianto) dalam sengketa penimbunan lahan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hakim tunggal Ahmad Sayuti, menolak permohonan pemohon, terkait praperadilan (prapid) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), Rosihan Anwar (rekan Mujianto) dalam sengketa penimbunan lahan.

"Mengadili, menolak seluruh permohonan pemohon, membebankan biaya atas perkara ini," ungkap Hakim Sayuti, di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (29/7/2019).

Dalam amar putusannya, hakim berpendapat bahwa perkara nomor 41/Pid.Pra/2019/PN Medan ini bukanlah ranah hukum pidana.

"Bahwa kasus ini merupakan perjanjian antara korban dan tersangka. Oleh karena, SKPP dalam penuntutan tersebut bukan merupakan kasus pidana," ungkap Hakim.

Amatan Tribun, atas putusan ini, termohon I Kejaksaan Agung RI yang diwakili oleh termohon II Kejati Sumut yang salah satunya adalah Jaksa Randi Tambunan tampak tersenyum lebar.

Usai mendengarkan putusan, pihak termohon langsung menyalami hakim tunggal Sayuti dan kuasa hukum korban.

Terkait putusan ini pula, Kuasa Hukum Termohon, Armen Lubis, Arizal megaku belum bisa memberikan komentar. "Kita belum menerima laporan dari anggota, nanti saja kalau sudah ada laporan dari anggota saya ya," cetusnya.

Senada dengan Arizal, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian juga belum bisa berkomentar.

"Saya sudah dengar tadi, tapi bukan dari jaksanya langsung. Nanti lah kalau sudah ada laporan jaksa, baru saya kasi komentar," tandasnya.

Seperti diketahui, Kejati Sumut mengajukan SKPP untuk kasus penipuan senilai Rp 3 miliar yang melibatkan pengusaha Mujianto dan bawahannya Rosihan Anwar. Kejatisu menilai, perkara itu tidak layak masuk ke ranah persidangan.

Dugaan penipuan yang dilakukan Mujianto bermula dari adanya laporan Armen Lubis yang menjadi korban penipuan Rp 3 miliar oleh Mujianto dalam proyek penimbunan lahan di kawasan Belawan.

Dugaan penipuan itu berawal dari ajakan kerjasama melalui staf Mujianto, Rosihan Anwar untuk melakukan bisnis penimbunan lahan seluas 1 hektar atau setara 28.905 m3 di atas tanah lahan di Kampung Salam Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sekitar Juli 2014.

Namun, setelah proyek selesai, Mujianto tidak menepati janjinya untuk membayar hasil pengerjaan Armen Lubis, sehingga merasa dirugikan miliaran rupiah dan melaporkan kasus itu ke Polda Sumut dan menetapkan Mujianto sebagai tersangka dalam kasus ini.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved