Vanuatu Jual Paspor Rp 2,2 Miliar, Diterima di Eropa Inggris Singapura Hong Kong tanpa Visa

Setelah semua proses dilalui, dan seseorang menjadi warga negara Vanuatu, dia akan langsung mendapatkan paspor.

Mengapa Vanuatu menjual paspor untuk warga asing?

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sejak diberlakukan pertama kali di tahun 2014 kesempatan untuk menjadi warga negara Vanuatu ini sudah mendapatkan banyak kritik.

Namun pemerintah mengatakan salah satunya alasannya adalah untuk mengumpulkan dana guna membangun kembali Vanuatu yang mengalami kerusakan parah karena Badai Topan Pam di tahun 2015.

Pemerintah Vanuatu sejauh ini menolak memberikan rincian berapa paspor yang sudah diberikan kepada warga asing dan berapa dana yang sudah berhasil dikumpulkan.

Bulan Juni lalu, komite parlemen mengatakan kepada media lokal bahwa sekitar empat ribu paspor telah diterbitkan untuk warga asing lewat skema tersebut.

Harian The Vanuatu Daily Post yang melakukan penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah menemukan bahwa tahun lalu di tahun 2018, pemerintah menjual 1800 paspor baru untuk warga asing.

Kebanyakan dijual kepada warga China Daratan, meski sebenarnya warga China tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan menurut hukum di sana.

Akhir Juni lalu enam warga China ditahan di ibukota Vanuatu, Port Vila, dan kemudian dideportasi kembali ke China atas permintaan pihak berwenang di Beijing.

Kelompok enam orang tersebut dituduh melakukan penipuan keuangan lewat internet dengan korban berada di China.

Sebelum dideportasi, muncul keterangan bahwa empat diantara mereka sudah berhasil mendapatkan kewarganegaraan Vanuatu dan sudah memiliki paspor.

Mereka yang menentang skema paspor untuk warga asing ini mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa skema tersebut telah digunakan mereka yang memilki latar belakang kriminal untuk mendapatkan paspor.

Presiden pertama Vanuatu Ati George Sokomanu mengatakan penjualan paspor Vanuatu ini merupakan penghinaan terhadap mereka yang sudah berjuang bagi kemerdekaan negara tersebut.

"Pemerintah harus dengan jelas mengatakan berapa banyak paspor yang telah dijual, dan kemana dijual dan berapa pendapatan yang diterima," kata Sokomanu.