UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf

UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf

TRIBUN-MEDAN.COM - UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf.

//

Kelompok kriminal bersenjata ( KKB) di Papua kembali beraksi.

Baca: KPK TERKINI - Kalah Seleksi, Rencana Basaria Panjaitan di Akhir Jabatan, Update Seleksi Capim KPK

Baca: Kronologi Istri Bakar Suami, Terungkap Penyebab Percekcokan Sebelumnya, Polisi Tetapkan Tersangka

Kali ini, mereka melakukan penghadangan terhadap mobil yang digunakan anggota TNI, yang tengah melintas di Jalan Ujung Aspal, Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat (16/8/2019) pukul 15.15 WIT.

Dari peristiwa itu, dikabarkan dua anggota TNI terluka, antara lain Pratu Panji (Tabakpan Satgas Yonif RK 751/VJS) mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri dan lecet akibat peluru pada paha kanan.

Kondisinya saat ini sadar.

Korban berikutnya Pratu Sirwandi (Tabakpan Satgas Yonif RK 751/VJS) mengalami luka tembak pada selangkangan dalam bagian paha kiri tembus ke pinggang.

Baca: JADWAL & Link Live Streaming Indonesia vs Malaysia, Semifinal Piala AFF U-18 2019, Motivasi HUT RI

Kondisinya saat ini masih kritis dan belum sadarkan diri.

“Iya benar, adanya ganguan dari kelompok KKB di Habema, Kabupaten Jayawijaya,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Letkol CPl Eko Daryanto, ketika dihubungi, Jumat malam.

Eko mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mengecek identitas kedua anggota yang mengalami luka tembak itu.

“Sabar dulu ya. Kami masih menunggu kabar kedua anggota yang terluka, termasuk identitasnya,” ujar dia.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, pukul 11.00 WIT, 12 personel Batalyon 756 dan 751 DPP Serka David melaksanakan serpas dari Mbua menuju Wamena menggunakan 2 (dua) kendaraan Hilux setelah melaksanakan pendorongan logistik (dorlog) pada 15 Agustus 2019.

Lalu sekitar pukul 15.15 WIT, bertempat di Jalan Ujung Aspal Danau Habema (Karvak 45-42), telah terjadi penghadangan oleh anggota KKB (diperkirakan menggunakan senjata api jenis Minimi).

Baca: Kronologi Istri Bakar Suami, Terungkap Penyebab Percekcokan Sebelumnya, Polisi Tetapkan Tersangka

Baca: UPDATE Polisi Dibakar Pendemo, Polres Cianjur Tetapkan Seorang Mahasiswa Tersangka, Periksa 31 Orang

Penghadangan itu mengakibatkan 1 mobil mengalami rusak berat dan 2 personel tertembak.

Kemudian, Serka David memerintahkan untuk melaksanakan pengunduran dengan kondisi salah satu ban mobil Hilux terkena tembakan.

Karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, 1 kendaraan Hilux ditinggalkan dan tim pergi hanya menggunakan 1 kendaraan Hilux.

Pada pukul 17.00 WIT, 12 orang yang dipimpin Serka David telah tiba di RSUD Wamena dan melaksanakan evakuasi terhadap 2 personel yang terkena tembakan.

Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam dan Kapolda

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta pasukan TNI-Polri yang tengah memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua ditarik dari wilayah tersebut.

Selain itu, Bupati Nduga Yairus Gwijangge juga meminta maaf kepada Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua P Sembiring.

Dilansir Kompas.com, permintaan maaf bupati Nduga ini disampaikan saat Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNIYosua P Sembiring mengunjunginya pada 13 Agustus 2019 lalu. 

Dalam kesempatan tersebut, kedua jendral berbintang dua tersebut menggelar pertemuan dengan Bupati Nduga dan tokoh masyarakat setempat.

"Ngapain sampai ke Jakarta, ada kami di sini kok, kenapa tidak disampaikan ke kami (TNI-Polri), ada apa ini, pangdam dan kapolda sebagai penanggung jawab keamanan di sini (Papua) tidak disampaikan, kenapa ini," ujar Rodja, di Jayapura, Kamis (15/8/2019).

Ia mengakui, bila selama ini ada perbedaan persepsi antara pihak keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut, ia ingin mendengar langsung penjelasan bupati dan para tokoh masyarakat mengenai situasi di Nduga.

Menurut dia, perlu adanya penyamaan persepsi agar konflik sosial di Nduga bisa segera berakhir dan pembangunan bisa dijalankan kembali.

"Ini supaya bisa ada kesamaan dan solusi untuk masyarakat banyak yang selama ini katanya mengungsi dan lain-lain, kami bisa tahu. Setelah ini, kami akan turunkan tim untuk mengecek apakah betul ada kampung yang dibakar, kan (informasinya) selama ini baru dari satu pihak saja," tutur dia.

Baca: Kronologi Istri Bakar Suami, Terungkap Penyebab Percekcokan Sebelumnya, Polisi Tetapkan Tersangka

Rodja juga menyatakan, harus ada jaminan keamanan dari Pemerintah Kabupaten Nduga bila mereka meminta pasukan TNI-Polri ditarik dari wilayah tersebut.

"Beliau sampaikan TNI-Polri non-organik harus ditarik, jadi saya bilang (ke bupati), bapak bisa beri jaminan tidak kepada masyarakat, terhadap anggota TNI-Polri yang sedikit di sana, atau mereka bisa jadi sasaran nanti, apa maksudnya," kata dia.

Ia mengklaim, dari hasil pertemuan tersebut, Bupati Nduga Yarius Gwijangge telah bersedia untuk lebih komunikatif terhadap aparat.

"Saya minta maaf bapak-bapak, yang berikutnya kita akan komunikasi," kata Rodja, menirukan ucapan bupati.

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI-Polri menarik personelnya dari Nduga.

Ia menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Baca: UPDATE Polisi Dibakar Pendemo, Polres Cianjur Tetapkan Seorang Mahasiswa Tersangka, Periksa 31 Orang

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan KKB Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan.

Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

TNI Tetap Buru KKB Papua

Meski Bupati Nduga Yairus Gwijanggememinta TNI dan Polri ditarik, tapi TNI tetap melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengamankan Nduga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) papua. 

Dilansir Kompas.com, TNI memiliki sejumlah alasan kuat untuk tetap melakukan perburuan KKB Papua. 

Baca: WHATSAPP TERKINI: Gunakan Fitur, Cara Mudah Mengetahui Lokasi Pasangan di Whatsapp (WA), Alamat IP

Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Bupati Nduga itu karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.

Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

Baca: UPDATE Polisi Dibakar Pendemo, Polres Cianjur Tetapkan Seorang Mahasiswa Tersangka, Periksa 31 Orang

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.

"Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara," tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itulah TNI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.

Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.

Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.

Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan.

"Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasukan. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan," katanya.

Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah.

(*)

Baca: KPK TERKINI - Kalah Seleksi, Rencana Basaria Panjaitan di Akhir Jabatan, Update Seleksi Capim KPK

Baca: UPDATE Polisi Dibakar Pendemo, Polres Cianjur Tetapkan Seorang Mahasiswa Tersangka, Periksa 31 Orang

Baca: Kronologi Istri Bakar Suami, Terungkap Penyebab Percekcokan Sebelumnya, Polisi Tetapkan Tersangka

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam & Kapolda setelah Minta TNI-Polri yang Buru KKB Papua Ditarik dan Kompas.com

UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf