Manokwari Lumpuh Total, Massa Bakar Kantor DPRD setelah Oknum Aparat dan Ormas Rasis pada Papua

Manokwari Lumpuh Total, Massa Bakar Kantor DPRD setelah Oknum Aparat dan Ormas Rasis pada Papua

KOMPAS.com/BUDY SETIAWAN
Manokwari Lumpuh Total, Massa Bakar Kantor DPRD setelah Oknum Aparat dan Ormas Rasis pada Papua. Aksi blokade jalan oleh masyarakat Papua di Manokwari, terhadap kasus diamankannya 43 mahasiswa di Surabaya, Senin (19/8/2019). (KOMPAS.com/BUDY SETIAWAN) 

Manokwari Lumpuh Total, Massa Bakar Kantor DPRD setelah Oknum Aparat dan Ormas Rasis pada Papua

Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi menyebut situasi di Manokwari secara umum masih aman dan terkendali.

TRIBUN-MEDAN.com - Terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh warga Papua di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Akibat kerusuhan itu, sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari lumpuh total hingga pertokoan dan bank pemerintah juga tutup.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (19/8/2019), sejumlah ruas jalan ditutupi oleh ranting pohon oleh warga.

Sejumlah aparat yang berada di titik lokasi pun berusaha untuk mengamankan situasi.

Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi menyebut situasi di Manokwari secara umum masih aman dan terkendali.

Pihak Polda masih berusaha untuk berkomunikasi dengan warga dalam kerusuhan itu.

“Belum ada penetapan status siaga satu untuk Manokwari. Kita masih berkomunikasi agar aksi ini tidak anarkis,” ujar Moch Sagi.

Kerusuhan di Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.
Kerusuhan di Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi. (Capture/YouTube/KompasTV)

Hingga pukul 08.00 WIT, akses Jalan Yos Sudarso di perempatan lampu merah Sanggeng, Jalan Trikora Wosi dan beberapa tempat lain masih diblokade warga.

Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap tindakan rasisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Oknum Aparat, terhadap mahasiswa Papua, di Malang, Surabaya dan Semarang.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebelumnya menyebut jika Pemprob Papua mengharagai upaya hukum yang berlaku.

Meski demikian, Lukas juga meminta aparat keamanan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan persekusi dan main hakim sendiri yang bisa melukai masyarakat Papua.

Hal ini terkait dengan tindakan aparat yang mengamankan 43 mahasiswa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," kata Enembe.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved