APINDO Sumut Berharap Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Peraturan di Daerah

APINDO Sumut memperhatikan perkembangan masalah yang dihadapi dunia usaha dan dunia industri

APINDO Sumut Berharap Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Peraturan di Daerah
TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA
Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa didampingi Wakil Ketua Apindo Sumut Ng Pin Pin, di NTU Academy berlokasi di Grand Jati Juction, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3-A, Medan, Kamis (22/8/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sumatera Utara (Sumut) menghendaki adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan peraturan di daerah.

Hal ini diungkapkan Sekretaris  Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa didampingi Wakil Ketua Apindo Sumut Ng Pin Pin, di NTU Academy berlokasi di Grand Jati Juction, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3-A, Medan, Kamis (22/8/2019).

Dikatakan Laksamana, dengan  mempertimbangkan adanya keinginan pemerintah untuk mengetahui secara mendasar atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha dan dunia industri melalui surat dari Menteri Sekertaris Republik Indonesia (Mensesneg) Nomor B-767/M.Sesneg/D-1/HK. 00.02/07/2019. 

Baca: Tingkatkan Pelatihan Profesional Pengembangan SDM, NTU Academy Jalin Kerja Sama UHN dan APINDO

Perihal regulasi yang menunjang pertumbuhan ekonomi, serta adanya visi misi pemerintah untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dunia usaha dan dunia industri.

APINDO Sumut memperhatikan perkembangan masalah yang dihadapi dunia usaha dan dunia industri baik terkait dengan ketentuan ataupun peraturan baru yang memerlukan koordinasi dan permasalahan persepsi dari dunia usaha dan dunia industri seperti perizinan melalui OSS (Online Single Submission atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Izin Operasi (IO) genset dan Sertifikasi Layak Operasi (SLO) instalasi listrik," ucapnya.

"Investasi vs perizinan, satu sisi pemerintah ingin investasi semakin cepat, banyak perizinan. Contoh perizinan yang lagi tren, OSS, izin genset, IO dan SLO. Di lapangan banyak beredar ancaman pidana daripada pembinaan, dan surat untuk menakut-nakuti perusaahan," kata Laksamana.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Apindo Sumut Ng Pin Pin, menambahkan berdasarkan putusan MK Nomor 58/PUU-XII/2014, konsumen PT PLN Persero yang tidak memiliki sertifikat izin operasi SLO tidak terancam sanksi kurungan penjara.

"PERGUB salah tidak boleh SLO itu disebutkan SLO saja, harusnya instalasi," ucap Ng Pin Pin.

Diakui Laksamana, izin operasi genset mulai dari nol sampai 20 kvh maka tidak perlu izin, 20-200 kvh wajib lapor dan kapasitas 25-200 kVA surat keterangan terdaftar.

"Perizinan sesuai UU no 23 tahun 2014 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dibagi dua ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Agar kita pengusaha ini tidak binggung, kita ingin sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan peraturan di daerah tidak ada tumpah tindih antara satu dengan lainnya. Kita minta kepada para pejabat termasuk instansi kedepankan pembinaan dan pahami peraturan lalu bisa lakukan pembinaan," ucap Laksamana.

Halaman
12
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved