Warga Papua Kibarkan Merah Putih, Tolak Ajakan Pengibaran Bintang Kejora di Bumi Cenderawasih

Warga Papua Kibarkan Merah Putih, Tolak Ajakan Pengibaran Bintang Kejora di Bumi Cenderawasih

TRIBUN-MEDAN.COM - Ramai di media sosial warga Papua mengibarkan bendera Merah Putih.

Mereka memperlihatkan kecintaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan menginginkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Merah Putih dibawa konvoi, hingga dipasang di jalanan Papua.

"Saya tidak takut mati demi Merah Putih," ucap seorang pria sembari mengibarkan Merah Putih.

Video tersebut dapat dilihat digrup facebook Komunitas Cinta Polri.

Tonton video lengkap;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Alasan Kominfo Blokir Internet di Papua, Bupati Dipaksa Pegang Bendera, Reaksi Panglima OPM

Jokowi Warning Kerusuhan Papua untuk Kepala Daerah, Hingga Ada Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Patrich Wanggai dan Ferinando Pahabol Serukan Perdamaian: Kami Orang Papua juga Sangat Menghargai

Bendera Bintang Kejora Berkibar

Polisi mengatakan bahwa kerusuhan di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019), terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.

Bendera Bintang Kejora kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.

Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Kerusuhan Meluas, Kominfo Blokir Layanan Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat

Fadli Zon Cs Naik Alphard ke Asrama Papua di Surabaya, tapi Penghuni Tutup Rapat Pintu Gerbang

Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera tersebut, tetapi tidak dilakukan.

Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.

"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.

Kemudian, ada sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih dan meminta bendera Bintang Kejora diturunkan.

Namun, massa tidak mau menurunkan bendera Bintang Kejora dan malah melempari kantor Dewan Adat dengan batu.

Aksi itu pun memprovokasi warga sekitar yang merasa Dewan Adat tidak mewadahi adat di Papua.

"Mereka minta bendera diturunkan, tetapi tidak diturunkan, malah yang dari kelompok Organisasi Papua Merdeka melempar, ya sudah mereka (warga) terpancing," ujar Deddy.

Saat ini, aparat kepolisian mengungkapkan bahwa situasi di daerah tersebut sudah kondusif sejak siang tadi.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Permintaan Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk hati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Kehati-hatian itu menjadi pelajaran yang bisa dipetik dari terjadinya kerusuhan di Papua.  

Kepala Negara merespons terjadinya unjuk rasa di sejumlah daerah di Papua yang sebagiannya berujung pada kericuhan.

Menurut Jokowi, jangan sampai pernyataan kepala daerah menimbulkan ketersinggungan masyarakat di daerah atau provinsi lain.

Presiden mengatakan, Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki 714 suku.

Selain itu, bangsa Indonesia menganut agama yang berbeda, lalu juga bicara dengan bahasa daerah yang beragam.

"Hati-hati pemimpin daerah," kata Jokowi dalam wawancara bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang disiarkan Kompas TV dalam program Satu Meja, Rabu (21/8/2019).

Menurut Jokowi, dengan segala keberagaman yang ada, karakter setiap daerah berbeda-beda.

Dampaknya, ketersinggungan rentan terjadi.

Jokowi menuturkan, jangan sampai masyarakat, terutama pejabat daerah menularkan ujaran kebencian yang bisa berdampak pada ketersinggungan. 

"Jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang menjadikan provinsi lain atau suku lain menjadi tersinggung gara-gara yang kita sampaikan. Hati-hati betul. Terutama pejabat publik," pungkas Jokowi.

(hen/tribun-medan.com)