Papua Bergejolak hingga Terjadi Pembakaran Fasilitas Umum, Jenderal Bintang 2 Kelahiran Papua Kecewa

Papua Bergejolak hingga Terjadi Pembakaran Fasilitas Umum, Jenderal Bintang 2 Kelahiran Papua Kecewa

TRIBUN-MEDAN.com - Adanya insiden mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu membuat sejumlah protes di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Fakfak dan Timika yang menggelar aksi demonstrasi.

Bahkan aksi di dua kota itu berujung rusuh. Massa di Timika yang awalnya mengusung misi damai, tiba-tiba melempari gedung DPRD dengan batu.

Aksi melempari batu ini rupanya dipicu kekecewaan massa yang lama menunggu kedatangan Ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (21/8/2019) pagi, lebih dari seribu orang datang dari berbagai wilayah di Timika, Kabupaten Mimika.

Mereka turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi anti-rasisme, terkait insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019.

Mereka berkumpul di depan Kantor DPRD Mimika. Awalnya suasana berjalan damai. Namun, setelah beberapa jam menunggu kedatangan Bupati dan Ketua DPRD Mimika, massa terprovokasi.

Baca: Pradesh Bunuh Diri Sembari Lakukan Video Call dengan Istrinya, Bertengkar karena Keuangan Menurun

Baca: JARANG, Anak SMA Tinggi Badan 2,6 Meter (di Atas Normal), Cita-cita Atlet, Bukan TNI atau Polisi

Lemparan batu ke arah gedung DPRD Mimika yang terletak di Jalan Cenderawasih Kota Timika, mencuat sekitar pukul 13.00 WIT. Hingga Rabu siang, situasi belum kondusif.

Massa masih melakukan pelemparan meskipun tembakan peringatan dilakukan aparat keamanan. Aparat kepolisian terpancing dan mengeluarkan tembakan peringatan guna meredakan amukan massa aksi.

Tak jauh berbeda, aksi demostrasi di Fakfak, Papua Barat, juga berujung rusuh. Massa membakar dan merusak fasilitas umum

Dikutip dari Tribunpapua.com, demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju pasar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan, aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Dari video di media sosial, tampak api membakar pasar tersebut. Warga takut mendekat.

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari Papua Barat, Senin (19/8/2019) lalu. Gedung DPRD dibakar. Aktivitas warga dan perekonomian lumpuh total.

Aksi demonstrasi terus meluas. Warga Jayapaura dan Kota Sorong juga menggelar aksi protes atas insiden rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Aksi demo di Jayapura berlangsung tertib. Gubernur Papua Lukas Enembe menemui ribuan pendemo dan meredam aksi agar tidak berujung anarkis.

Namun, aksi unjuk rasa di Kota Sorong berujung kerusuhan. Massa merusak beberapa fasilitas publik di Bandara Domine Eduard Osok, Senin (29/8/2019) sore.

Baca: Sia-siakan Penalti, PSMS Ditahan PSPS Pekanbaru dengan Skor Kacamata

Baca: Pradesh Bunuh Diri Sembari Lakukan Video Call dengan Istrinya, Bertengkar karena Keuangan Menurun

Dipanasi Video Rasisme

Aksi demonstrasi besar-besaran di Papua disebut-sebut turut dipicu tersebarnya video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas, personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera merah putih, Jumat (16/8/2019) lalu.

Dalam video yang tersebar di media sosial itu, terdengar lontaran berbau rasisme yang dialamatkan kepada mahasiswa asal Papua yang berada di dalam asrama.

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Letnan Kolonel Imam Haryadi angkat bicara mengenai video saat personel TNI menghadapi mahasiswa asal Papua di asramanya, Surabaya, Jumat (16/8/2019) lalu.

"Terkait anggapan TNI melakukan tindakan rasial, kami kurang sependapat," ujar Imam ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2019).

Imam mengakui, dalam video tersebut, memang terdapat beberapa orang yang mengenakan seragam loreng sedang berdiri di depan pagar asrama.

Tidak hanya personel TNI, tampak pula beberapa orang lagi yang mengenakan pakaian preman.

Tampak terjadi adu argumen antara kelompok yang berada di luar asrama dengan mahasiswa yang berada di dalam pagar.

Kemudian, terdengar teriakan bernada rasisme dan kasar kepada mahasiswa Papua. Imam berpendapat, sumber suara dalam video itu tidak jelas.

Apakah kata-kata bernada rasis tersebut berasal dari orang yang mengenakan seragam TNI atau bukan.

"Video tersebut memperlihatkan beberapa orang memakai baju loreng yang tidak lebih aktif dibandingkan dengan yang lainnya.

Sumber suara juga tidak jelas. Jadi perlu pengecekan bersama oleh instansi terkait," kata Imam.

Baca: Ustadz Abdul Somad (UAS) Batal Gelar Tausiah di Siantar, Panitia Sebut Ini Penyebabnya

Baca: Pelatih Tim Angkat Berat Sumut Targetkan Atlet Lolos Pra-PON dan Boyong Medali

Imam sekaligus akan memastikan apakah orang-orang di dalam video tersebut benar merupakan personel TNI atau bukan.

"Saat ini sedang dilaksanakan langkah-langkah pengecekan apakah orang-orang tersebut anggota TNI atau bukan," kata Imam.

Sementara itu, Polda Jawa Timur telah mengundang sejumlah perwakilan ormas terkait insiden yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, Sabtu (17/8/2019) lalu.

Dikutip Surya.co.id, Selasa (20/8/2019) Polda Jatim mengundang tiga ormas di Surabaya. Ketiganya yakni Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), serta Front Pembela Islam (FPI).

Satu di antara perwakilan Ormas, Tri Susanti menjelaskan bahwa pihaknya datang lantaran Kapolda Jatim ingin berkoordinasi dengan para ormas.

"Kapolda Jatim ingin koordinasi dengan pihak ormas karena situasi yang di sana sedang panas," ujar Tri Susanti di Mapolda Jatim.

Polda Jatim ingin menciptakan suasana yang kondusif pasca insiden. Polda Jatim ingin berjaga-jaga jika sewaktu-waktu kembali terjadi.

"Kalau anggota TNI, akan kita cek dari kesatuan mana dan pasti ditindaklanjuti prosesnya sesuai ketentuan," tutur dia.

Putra Terbaik Papua Kecewa Dengan Kerusuhan di Papua Barat

Aksi berujung rusuh ini pun membawa kekecewaan pada putra terbaik Papua, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, yang kini menjabat Pangdam XVIII/Kasuari.

Kekecewaanya dia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak bersama Gubernur Papua Barat dan Kapolda Papua Barat, yang tergabung dalam Forkopimda Papua Barat, sekaligus tatap muka dengan para tokoh dan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak, Sabtu (24/8/2019) pagi di Gedung Winder Tuare, Kota Fakfak, Papua Barat.

“Saya sebagai Pangdam XVIII/Ksr sangat sesalkan dan kecewa dengan kejadian ini,” kata Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau seperti dikutip tribun-medan.com dari kasuari18-tniad.mil.id.

Kekecewaanya disampaikannya dihadapan para pejabat TNI, Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, dan anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak, serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, perwakilan dari BUMN dan BUMD, termasuk di dalamnya Ketua Dewan Adat “Mbahammata” Zerzet Gwasgwas.

Sebagai putra daerah Papua, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau berharap para tokoh yang ada di Fakfak turun tangan membantu pemerintah dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Fakfak, agar tidak timbul peristiwa serupa seperti yang sudah terjadi, yaitu unjuk rasa yang berujung tindakan anarkis dan kerusuhan sosial.

Baca: Yan Widjaya Tak Bisa Penuhi Syarat Maaf Aura Kasih yang Marah Disebut di Tweet Pabrik Susu

Baca: MOTOGP - Siaran Langsung Link Live Streaming MotoGP Inggris 2019, Pembuktian di Sirkuit Silverstone

“Saya ini orang asli Papua. Saya meminta kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada ade-ade kita, supaya tidak terjadi lagi kejadian yang memalukan ini,” harap Pangdam Kasuari.

Menurut Pangdam, peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu di wilayah Provinsi Papua Barat, termasuk di dalamnya daerah Kabupaten Fakfak, harus diusut tuntas.

“Kejadian ini harus diusut tuntas supaya tidak terjadi lagi. Pimpinan kita pusing memikirkan kesejahteraan masyarakat, karena dana yang sudah teranggarkan akan dialihkan, seperti memperbaiki kantor yang sudah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Mayjen TNI Joppye.

Di sisi lain, Pangdam juga menceritakan bahwa TNI-Polri mempunyai Standar Operasional Prosedur ( Standard Operating Procedure/SOP) untuk menghadapi unjuk rasa dan aksi anarkis massa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa daerah di Papua Barat, namun tidak digunakan demi melindungi keamanan diri warga masyarakat itu sendiri.

“Kita, TNI-Polri, punya SOP tetapi kalau kita sesuaikan akan menimbulkan korban banyak. Justru itu kita melaksanakan cara persuasif mengatasi masalah supaya tidak menimbulkan korban warga masyarakat,” ujar Pangdam XVIII/Kasuari.(*)