Akhirnya, Penggajian Anggota DPRD Deliserdang akan Pakai Transaksi Non Tunai

Hingga saat ini Pemkab Deliserdang belum secara keseluruhan menggunakan transaksi non tunai untuk segala kebutuhan.

Akhirnya, Penggajian Anggota DPRD Deliserdang akan Pakai Transaksi Non Tunai
Tribun Medan/Indra Sipahutar
Pelantikan anggota DPRD Deliserdang periode 2014-2019. 

TRIBUN-MEDAN.com - Hingga saat ini Pemkab Deliserdang belum secara keseluruhan menggunakan transaksi non tunai untuk segala kebutuhan.

Meski disadari penggunaan transaksi tunai berisiko tinggi namun tetap saja hal itu masih tetap diberlakukan. Salah satu yang masih menggunakan transaksi tunai adalah Sekretariat DPRD Deliserdang.

Setiap bulannya Sekretariat DPRD masih melakukan penarikan tunai di atas Rp2 milyar dari bank. Yang paling besar adalah untuk kebutuhan gaji 50 anggota dewan.

Terkait hal ini Sekretaris DPRD Deliserdang, Rahmad membenarkannya. Namun demikian ia mengaku kalau pada tahun depan transaksi non tunai akan mulai diberlakukan.

"Sekarang sih gaji dewan itu masih tunai, tapi untuk dewan yang baru nanti sudah non tunai kita buat. Yang sekarang ini sampai bulan Desember saja. Setelah masuk tahun depan sudah kita buat non tunai, biar habis dulu lah anggaran tahun ini. Nanti langsung dikirim ke rekening masing-masing," kata Rahmad, Kamis, (19/9/2019).

Ia menyebut pada saat ini sudah memang tidak boleh lagi dilakukan transaksi tunai karena ada aturan yang mengatur untuk itu. Diakui bahwa transaksi tunai bisa membahayakan khususnya bendahara yang secara rutin mengambil uang ke bank setiap bulan. Disebut pihaknya juga harus cepat untuk berbenah karena memang kejadian yang tidak diinginkan sempat mau terjadi.

"Ya, dulu memang pernah pecah kaca mobil pegawai yang ngambil uang di bank. Ya memang beresiko yang tunai-tunai ini. Ya DPRD ada 50 kali 48 juta (gaji) kurang lebihnya segitu. Ya ini untuk yang honor pun mau kita jajaki karena masih manual mereka gajian. Tahun depan ya harus enggak ada lagi yang tunai-tunai ini biar dikirim ke rekening masing-masing saja,"katanya.

Untuk sementara ini, lanjut Rahmad dewan sudah mau memahami jika gaji nantinya akan dialihkan ke sistem yang baru yakni non tunai. Disebut setelah dikasih pengertian dewan juga tidak keberatan. Selama ini persoalan tidak bisa diterapkan karena adanya kewajiban dewan untuk potongan partainya masing-masing.

"Selama ini kan kita bantu jadi pemotongan untuk partai melalui bendahara kita. Waktu dewannya ngambil honor ya disitu kita potong untuk partainya. Kemarin kan kendalanya kalau dikirim ke rekening bisa payah mengeluarkannya untuk partai. Tahun depan enggak bisa manual gini lagi lah,"kata Rahmad. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved