Dalam Setiap Sidang Umum PBB, Jokowi Selalu Diwakilkan oleh Jusuf Kalla, Ini Kata Effendi Simbolon

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai digelar Senin (23/9/2019).

Ia menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB akan berbeda.

"Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB)," kata Effendi saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019).

Effendi menyarankan, Presiden Jokowi tak lagi diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menurut dia, sudah saatnya presiden berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya terkait posisi Indonesia di mata Internasional.

"Berani dong bicara satu dua menit di general assembly di UN sana. Bicara dong, sebutkan apa posisi kita. Itu enggak bisa kita wakilkan dengan Menlu, harus presiden dan presiden saya kira punya kemampuan sebenarnya," ujar dia. 

Selanjutnya, Effendi mengatakan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia harus memanfaatkan posisi tersebut.

Ia mengatakan, sudah saatnya Indonesia ikut masuk membahas isu-isu negara lain.

"Jadi kita harusnya masuk ke dalam isu-isu yang buat negara-negara lain itu juga menarik. Kita bicara isu lingkungan pasti masuk. Kita harus masuk dan anak-anak muda kita juga harus mampu bermain dikancah global," imbuhnya.

Seperti dikutip dari Tribunnews, Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central, Sabtu (21/9/2019) malam pukul 20.20 waktu setempat (WS).

Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, Wapres mewakili Presiden Joko Widodo untuk memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke-74 yang bertajuk "Galvanizing Multilateral Effort for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion".

Sidang Umum Majelis PBB ke-74 kali ini akan dihadiri 193 negara anggota PBB.

Di antaranya 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri, 36 menteri, serta 2 chairman of delegation.

Catatan Kompas.com, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang umum PBB.

Jokowi selalu diwakilkan oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden.

Wapres sudah 5 kali mewakili Jokowi pidato di PBB, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018 dan terakhir 2019.

Dalam berbagai pidatonya, Kalla selalu menekankan isu perdamaian, deradikalisasi, pembangunan, hingga ketimpangan ekonomi global, salah satu yang paling konsisten yakni mendorong perdamaian di Palestina.

Di Sidang Umum PBB Kali Ini, JK Bicara Peran Indonesia dalam Penyelamatan Laut Dunia

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ( JK) menyampaikan peran penting Indonesia sebagai garda terdepan dalam upaya menyelamatkan laut dunia.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam High Level Panel on Building A Sustainable Ocean Economy yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB di New York, AS.

JK menjelaskan, laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan dunia, dan bagaimana seluruh negara menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan melindungi laut dan sumber daya.

"Saat ini, laut menghadapi tantangan. Bagi Indonesia, kami tidak punya pilihan kecuali menyelamatkan laut kita bersama," tutur JK di Sidang Umum PBB seperti dilaporkan jurnalis Kompas.com, Wisnu Nugroho dari New York.

Wapres asal Watampone, Sulawesi Selatan, itu menjelaskan pentingnya koalisi negara untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif untuk kesejahteraan bersama.

JK mengatakan, koalisi itu berkontribusi atas agenda kelautan baik tingkat kawasan maupun global. Seperti memerangi aksi penangkapan ilegal (IUU Fishing).

IUU Fishing menjadi komitmen dari para pemimpin anggota G20 pada tahun ini. JK mendesak untuk mendukung penuh inisiatif aksi iklim berbasis laut demi menyokong UN Climate Action Summit.

JK menuturkan, Indonesia menekankan tiga prioritas dalam panel tersebut. Satu adalah mendorong aksi global dalam mengatasi sampah plastik di laut.

Dia memaparkan, pemerintah Indonesia sudah mencapai target sebesar 20 persen pada 2019 ini, dari 75 persen yang dicanangkan pada 2025 mendatang.

Kemudian kedua, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Termasuk komitmen dalam memerangi IUU Fishing dan kejahatan terhadap perikanan.

Kemudian yang terakhir, JK menekankan mengarusutamakan isu laut dalam negosiasi perubahan iklim. Seperti pentingnya pengelolaan hutan bakau dan lahan gambut secara berkesinambungan.

Menurut JK, pengelolaan bakau dan gambut tak hanya sebagai carbon sink untuk mitigasi. Tetapi juga adaptasi dan pendukung mata pencahariaan warga pesisir.

Dia berharap, koalisi itu bisa melaksanakan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan berkesinambungan hingga generasi mendatang.

Saat menyampaikan pidato di panel Sidang Umum PBB itu, JK didampingi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti.

Tautan Artikel : Effendi Simbolon: Pak Jokowi, Berani Dong Bicara di Sidang Umum PBB!