KPK TERKINI - UU KPK Diungkit Lagi, KPK Tetap Ingin Diterima Presiden Berdialog, Sikap Jokowi

KPK TERKINI - UU KPK Diungkit Lagi, KPK Tetap Ingin Diterima Presiden Berdialog, Sikap Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com - KPK TERKINI - UU KPK Diungkit Lagi, KPK Tetap Ingin Diterima Presiden Berdialog, Sikap Jokowi.

//

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK sudah disahkan DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tetap ingin berdialog dengan Presiden Joko Widodo.

Baca: DERETAN ARTIS IKUT BERSUARA terkait Revisi UU KPK hingga RKUHP, Dukung Aksi Mahasiswa

Baca: Viral Video Kekesalan BEM UI pada Sekjen DPR RI, Manik: Dewan Pengkhianat Rakyat, Terima Kasih

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, masih ada peluang UU KPK hasil revisi tersebut tak jadi diundangkan.

Oleh sebab itu, usai DPR mengesahkan UU KPK revisi, pemerintah sebaiknya tak bertindak gegabah.

"Kami harap, pemerintah jangan gegabah. Kalau bisa, dibuka ruang dialog dengan KPK supaya kami menjelaskan pasal-pasal mana saja yang berpotensi melemahkan," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/9/2019).

Laode kembali mengungkit bahwa hingga saat ini KPK belum mendapatkan naskah UU KPK hasil revisi.

Bahkan, meskipun perwakilan KPK telah menandatangani Komisi III DPR.

Namun demikian, Laode menyebut pihaknya telah memperoleh naskah yang tersebar luas di publik dan mendapati sejumlah pasal yang dinilai bermasalah karena dapat melemahkan KPK secara kelembagaan.

"Kami sangat berharap bahwa pemerintah dan Presiden bisa membacanya dengan seksama karena kami melihat RUU KPK itu melebihi dari imbauan atau instruksi yang disampaikan oleh Presiden," ujar Laode.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengaku akan tetap menandatangani UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR meskipun ia meminta pengesahan empat RUU lainnya ditunda.

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah," ujar Jokowi, Senin kemarin.

Baca: Fakta-fakta DEMO: Aksi Teatrikal Mahasiswa Matinya KPK oleh Penguasa,Respons Jokowi &Janji; Politik

Baca: Zainal Abidin Terkini: 9 Polisi Penganiaya Akhirnya Jadi Tersangka, Keluarga Apresiasi Kapolda NTB

Beda Respons Jokowi Terhadap UU KPK dengan Dalih Inisiatif DPR, Ini Kata Ketua Pukat UGM

TRIBUN MEDAN.com - Gelombang demo mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia bergulir dua hari terakhir.

Hari Selasa (24/9/2019) di masing-masing daerah, ribuan mahasiswa turun langsung dalam aksi demo penolakan RUU kontroversial. Di antaranya, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, hingga revisi UU KPK yang telah disahkan beberapa hari lalu.

Baca: Tulisan Spanduk Nyeleneh Demo Mahasiswa: Cukup Cintaku yang Kandas, Jangan KPK

Tak sedikit pula mahasiswa dari luar Jakarta yang datang ke Ibu Kota untuk bergabung dengan rekannya berdemo di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan menghentikan proses revisi UU KPK, salah satu undang-undang yang proses revisinya paling banyak ditentang oleh masyarakat. "Enggak ada," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Sementara itu, untuk tuntutan mahasiswa terhadap beberapa RUU yang bermasalah, Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut. Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan tak dilakukan oleh DPR periode ini yang masa jabatannya hanya sampai 30 September.

Ketika ditanya apa perbedaan RUU yang lain dengan UU KPK yang terkesan terburu-buru disahkan DPR, Jokowi justru melempar “bola panas” ke Dewan. "Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Hal ini tentu membuat para demonstran semakin lantang menyuarakan tuntutannya.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai, sikap Presiden Joko Widodo tidak responsif dalam merespons aksi-aksi di sejumlah daerah yang menuntut pencabutan UU tentang KPK versi revisi yang telah disahkan DPR.

Padahal, proses kilat pembahasan revisi UU KPK oleh DPR dan pemerintah menjadi sorotan oleh publik ketika itu.

Pasalnya, total hanya 11 hari dibutuhkan ketika pengajuan draf, pembahasan di panitia kerja, hingga disahkan DPR.

Padahal, Presiden Jokowi punya waktu 60 hari dalam proses pembahasan UU KPK.

Pro dan kontra yang muncul karena sejumlah poin revisi dinilai akan melemahkan kinerja KPK.

Aksi-aksi dalam dua hari ini, Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), salah satu tuntutannya adalah mencabut UU KPK hasil revisi.

Namun, Jokowi bergeming.

Jokowi menyatakan menolak tuntutan pencabutan UU KPK dan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

"Menurut saya, mestinya suara masyarakat itu bisa direspons oleh Presiden dengan cara konstitusional," kata Oce saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2019) sore.

Cara konstitusional dapat dilakukan dengan menerbitkan Perppu yang membatalkan berlakunya UU KPK versi revisi.

Menurut dia, sikap itu sudah ditunjukkan Jokowi dengan memilih menunda pembahasan RKUHP meskipun sudah masuk dalam agenda pembahasan di DPR.

"Kenapa untuk KPK tidak diperlakukan hal yang sama begitu. Terhadap undang-undang yang lain, Presiden berani mengambil sikap itu, tapi kenapa untuk undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, itu tidak diambil," ujar Oce.

Menurut Oce, sikap yang ditunjukkan presiden saat ini justru akan menguatkan dugaan yang selama ini muncul ke publik.

Baca: Ayah Tenggelamkan Bayi Kembar dalam Kolam Karena Tak Punya Uang untuk Membesarkan

"Sikap Presiden yang ragu-ragu seperti ini, itu akan membuat dugaan semakin kuat bahwa memang ada kekuatan-kekuatan koruptif di belakang revisi UU KPK itu," kata Oce.

"Dan presiden bisa saja jadi bagian dari kekuatan koruptif itu, kalau presiden mempertahankan revisi undang-undang yang seperti sekarang," lanjut dia.

Peluang

Meskipun presiden telah mengeluarkan pernyataan untuk tak memenuhi tuntutan pembatalan UU KPK ini, menurut Oce, peluang dikeluarkannya Peppu tetap ada.

Hal ini berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu dalam kegentingan yang memaksa.

"Tinggal sekarang sejauh mana pertimbangan-pertimbangan itu bisa diberikan kepada Presiden untuk menggunakan kewenangan itu," ucap Oce.

Dia mengharapkan, kalangan intelektual yang berada di sekitar Jokowi juga memberikan masukan.

"Kita berharap kalangan intelektual yang berada di Istana juga memberikan masukan kepada Presiden supaya Presiden tidak salah langkah dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bermasalah ini. Salah satunya tentu undang-undang KPK," papar Oce.

Oce menyampaikan, akan lebih baik jika revisi UU KPK dibatalkan melalui Perppu.

Alasannya, banyak hal yang tak sesuai dalam UU itu.

Menurut dia, hal ini sebenarnya menjadi momentum baik untuk Presiden mengembalikan keadaan dan menolong citranya di mata masyarakat.

Baca: Mau Temui Mahasiswa, Bambang Soesatyo dan Rombongan Kocar Kacir Saat Gas Air Mata Dilepaskan

"Ada banyak kecacatan dalam undang-undang itu, cacat dalam prosedur, cacat secara materi, dan ini kesempatan, momentum yang sangat baik bagi presiden untuk membalikkan keadaan," papar Oce.

"Kita tahu sekarang popularitas jokowi dalam hal pemberantasan korupsi itu sudah sangat hancur, sudah berada di titik nadir. Nah ini kesempatan untuk memperbaiki itu sebetulnya, mengambil peluang menerbitkan Perppu," lanjut dia.

Janji Politik

Jika tuntutan berbagai kalangan untuk membatalkan berlakunya UU KPK ini tidak dilakukan, kerugian akan ada pada Presiden sendiri, bukan pada DPR.

Oce menambahkan, sikap tak responsif ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

"Tapi kalau kemudian sebelum dilantik saja sudah seperti ini, tentu sekarang sudah banyak yang meragukan janji politik itu dan tentu ini berat untuk pemerintahan di masa yang kedua," kata Oce.

Padahal, kepercayaan publik ini begitu dibutuhkan untuk pemerintahan, baik dalam pembangunan, perekonomian, hingga stabilitas nasional.

"Kepercayaan saat ini tidak berhasil dibangun oleh pemerintahan jokowi karena persoalan-persoalan yang terjadi belakangan ini," kata Oce.

Ia mengingatkan, jika masyarakat dan kelompok sipil menempuh judicial review terkait sejumlah pasal dalam UU KPK versi revisi, hal ini akan menjadi tamparan bagi Jokowi.

"Kalau judicial review, judicial review justru akan menampar wajah Presiden berkali-kali. Bayangkan saja kalau kemudian di-judicial review ternyata dibatalkan. Tentu kepercayaan publik akan semakin menurun kepada pemerintahan. Akan semakin menurun kepada Presiden," ujar dia.

(*)

Baca: Ditinggal PPP, PKB Bangun Koalisi dengan Hanura dan PBB di DPRD Deliserdang

Baca: Kadin Mau KPK Diperkuat Bukan Diperlemah Soalnya Investasi Butuh Kepastian Hukum

Baca: Pesan Menohok Prof LIPI ke Jokowi: Tak Usah Takut Kehilangan Muka Batalkan Revisi UU KPK

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan   "KPK Tetap Ingin Berdialog dengan Jokowi Bahas UU KPK Hasil Revisi"

KPK TERKINI - UU KPK Diungkit Lagi, KPK Tetap Ingin Diterima Presiden Berdialog, Sikap Jokowi