CPNS Pusing Cari Biaya Latihan Dasar Rp 9,3 Juta, Pemkab Deliserdang Janji Bakal Ganti
"Ini sudah enggak benar. Saya khawatir, dan apa jaminannya uang itu akan dikembalikan?" kata Abyadi Siregar.
lihat foto
PAKAM, TRIBUN - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kabupaten Deliserdang pusing memikirkan biaya ikut latihan dasar (latsar) atau dulu dikenal dengan istilah prajabatan.
Untuk mengikuti latsar, masing-masing CPNS wajib membayar Rp 9.296.000.
Adapun jumlah CPNS di lingkungan Pemkab Deliserdang 680 orang. Beberapa di antara mereka mengaku, terpaksa mencari utangan, karena tidak punya uang sebanyak biaya latsar. Mereka juga mengakui, uang tersebut bakal dikembalikan.
"Ya, pasti pening namanya segitu banyak uangnya. Tapi, mau bagaimana lagi, harus cari utangan lah ini rencananya. Kami dengar sih memang uang itu akan dikembalikan pemkab. Yang jadi persoalan mencari uang sebanyak itu kan susah. Mau enggak mau, ya harus cari pinjaman," ucap CPNS, yang tidak bersedia namanya dipublikasikan, Rabu, (2/10).
Biaya latsar itu, lanjut CPNS tersebut, harus disetor ke kantor Badan Kepegawaian Daerah. Ia mengakui tidak semua CPNS keberatan terkait biaya latsar tersebut. Sebab, menurutnya, keuangan atau ekonomi masing-masing CPNS berbeda-beda. Pelaksanaan latsar dilakukan secara bertahap dan bergantian antara golongan III dan II.
"Belum tahu kapan giliran kami. CPNS kan wajib ikut latsar atau prajabatan. Terkait bayar Rp 9,3 jutaan, saya enggak tahu apakah di daerah lain seperti itu juga atau tidak," katanya.
CPNS lainnya juga berencana meminjam uang untuk ikut latsar. CPNS, yang juga meminta namanya tidak dipublikasikan, menyebut, terus berpikir cara mendapat uang Rp 9,3 juta. Sebab, kalau mengandalkan orangtua juga tidak mungkin. Ia berencana untuk meminjam uang di koperasi PNS.
"Ada juga ini rencana minjam ke koperasi PNS. Katanya kalau minjam sudah bisa kami. Ya, berita yang naik di online Tribun CPNS pening, ya betul kali lah. Namanya hampir Rp 9,3 kan banyak itu," kata CPNS di satu kecamatan tersebut.
Latsar CPNS Pemkab Deliserdang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara, yang berkantor di Jalan Bunga Raya Nomor 96 Asam Kumbang, Sunggal Medan.
Saat ini, sudah memasuki gelombang ketiga. Satu angkatan latsar diikuti 56 CPNS. Kepala Subbidang Diklat, Penjenjangan dan Sertifikasi Badan Kepegawaian Daerah Deliserdang Tomi Maxs membenarkan, CPNS dikenakan biaya Rp 9.296.000 untuk kegiatan latsar.
Semestinya biaya kegiatan tersebut ditanggung BKD. Tapi, karena pada 2019 belum dianggarkan di APBD, maka biayanya terpaksa didahulukan masing-masing CPNS. Sejauh ini, katanya, belum ada CPNS yang keberatan terkait hal tersebut.
"Enggak keberatan, karena uangnya itu akan dikembalikan kepada mereka. Setelah ada anggaran untuk latsar, maka biaya latsar akan dikembalikan ke peserta sesuai angkatan masing-masing. Sebenarnya anggaran ada. Untuk 2020 di PAPBD 2019pun ada sebenarnya, tapi hanya bisa untuk satu atau dua angkatan," kata Tomi.
Ia menambahkan, uang sekitar Rp 9,3 juta, yang dibebankan sementara kepada CPNS bukan tanpa dasar. Ia menyebut dasarnya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 tahun 2019 tentang rincian biaya pelatihan dasar CPNS.
Pelaksanaan latsar tersebut selama 51 hari. Ia menambahkan, tidak mungkin tahun ini beban pelaksanaan masing-masing CPNS langsung ditangani BKD, karena pada 2019 belum sempat dianggarkan.
"Peraturannya ada menyebut bahwa, peserta CPNS masa uji cobanya tidak boleh lebih satu tahun. Jadi, peraturan dikeluarkan baru pada 22 Januari 2019. Jumlah CPNS Deliserdang 680 orang. Kalau pada 2019 ini semuanya ditanggung BKD, ya enggak jalan lah, karena bebannya besar. Kalikan 680 orang kali Rp 9 jutaan itu sudah berapa, makanya harus masuk di PAPB 2019 dan sisanya di APBD 2020," ucap Tomi.
