KETEGASAN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Tidak Akan Tunduk pada Purnawirawan hingga Copot Dandim

Sejumlah Pensiunan TNI Ikutan Demo? KSAD Jenderal Andika Pastikan Tak Tunduk Perintah Purnawirawan.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi  Dicopot dan dua prajurit lainnya dihukum karena postingan istri di Facebook yang menyinyir Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (purn) Wiranto.

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan anggotanya tidak akan mengikuti perintah dari purnawirawan.

Hal tersebut disampaikan Andika dalam menyikapi adanya purnawirawan yang terlibat dalam aksi demo beberapa waktu lalu.

"Kalau ada pesanan dan perintah di luar komando, itu tidak bisa dilakukan," ujar Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Menurut Andika, hubungan purnawirawan dengan anggota TNI yang saat ini masih aktif bersifat pribadi atau layaknya kakak dan adiknya.

"Mereka sudah berada di luar struktur, sudah di luar dinas aktif. Kami dalam bertugas aktif, kami ikuti perintah komando, komando atas," ucap Andika.

"Kalaupun ada purnawirawan yang kira ada hubungan, itu hanya sekadar hubungan emosional. Kami sayang purnawirawan, dan kami sangat menghormati, tetapi kami juga punya tugas pokok yang juga diatur komando kami," tuturnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.

Selain itu, Laksamana Pertama (Purn) Sony Santoso diamankan polisi di kawasan Tangerang, Sabtu (28/9/2019), bersama dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith, terkait kasus dugaan rencana rusuh Aksi Mujahid 212.

Baca: Gara-gara Perbuatan Istri, 2 Anggota TNI Dihukum, Satu Berpangkat Kolonel Dicopot dari Dandim

Kumpulkan pejabat utama

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengumpulkan sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Darat (AD) untuk membahas rencana aksi demo serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pejabat utama TNI AD yang hadir berasal dari semua daerah, kecuali Papua yang saat ini sedang fokus menjalankan operasi di wilayahnya.

"Kami semua kumpul dalam rangka untuk mengudpate situasi terakhir di semua wilayah," ujar Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing daerah, secara umum sudah sangat baik atau kondusif.

"Yang menonjol dari kesimpulan kami hanya dua, yaitu tentang rencana demonstrasi tapi rencana demonstrasi itu pun tidak terlihat, sampai hari ini tidak terlihat disemua wilayah," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa daerah yang sudah terbaca, terkait tanggal dan lokasi pelaksanaan aksi demo dalam waktu dekat ini.

"Tapi itu sangat sedikit sekali, saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana (aksi demo) yang terucap maupun tertulis," tutur Andika.

Persoalan kedua, kata Andika, pelibatan TNI AD dalam menangani Karhutla yang telah dijalankan bersama semua instansi terkait.

"Kami semua para Panglima Kodam dan Panglima Korem, semuanya membantu all out. Kemudian juga terakhir sampaikan apa yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Angkatan Darat dalam menghadapi event-event besar satu-dua sampai tiga minggu kedepan," kata Andika.

Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, KSAD Jenderal Andika memastikan kesiapan TNI 100 persen untuk turut mengamankannya.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi Dicopot karena Status Facebook Istri

Komandan Kodim Kendari Kolonel Hendi Suhendi (HS) dicopot dari jabatannya.

Pencopotan itu disampaikan KSAD Jenderal Andika Perkasa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (11/10/2019) sore, ditayangkan langsung Kompas TV.

Sanksi ini dijatuhkan karena istri yang bersangkutan mengunggah status nyinyir terhadap peristiwa penusukan Menkopulhukam Wiranto di Pandeglang.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Serda Z yang bertugas di Detasemen Kavaleri Berkuda (Denvakkud) Bandung Barat akibat unggahan sang istri di media sosial.

Tak hanya itu, Kolonel HS juga ditahan selama 14 hari.

"Sehingga konsekuensinya kepada Kolonel HS tadi sudah saya tandatangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari, penahanan ringan selama 14 hari.

Begitu juga dengan Sersan Z, telah dilakukan surat perintah melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer," jelas Jenderal Andika.

Baca: Selain 2 Anggota TNI AD, Satu Lagi TNI AU Dihukum dan Ditahan, Sang Istri FS Dilaporkan ke Polisi

Proses hukum juga akan diberlakukan kepada istri masing-masing melalui jalur peradilan umum.

"Kepada dua individu (istri) ini yang telah melakukan postingan yang kami duga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum. Karena memang status dua individu ini masuk dalam ranah peradilan umum," tandasnya.

Andika tegas menyatakan suami masing-masing melanggar UU No 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Padahal Kolonel Hendi Suhendi baru mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) dengan pejabat lama Letkol Cpn Fajar Lutvi Haris Wijaya di Makorem 143/Ho Kendari pada 19 Agustus 2019.

Sebelumnya, Kolonel Hendi Suhendi menjabat Atase Pertahanan RI di Moskow.

Sebelumnya, status nyinyir yang dibuat istri Dandim Kendari berinisial Irma Zulkifli Nasution viral di media sosial, terutama Facebook.

"Jangan cemen pak,...Kejadianmu tidak sebanding dgn berjuta nyawa yg melayang," demikian bunyi status tersebut.

Meski tidak menulis nama Wiranto, status ini naik pada hari yang sama dengan penyerangannya.

Tak hanya itu, Irma Zulkifli Nasution kemudian menggunggah unggahan kedua: Teringat Kasus Setnov....bersambung rupanya, pake pemeran pengganti. 

SeSatu komentar yang mengungkit status pemilik akun sebagai istri Dandim Kendari ditanggapi reaktif oleh yang bersangkutan.

Sejumlah komentar lain juga mempertanyakan alasan pemilik akun membuat status nyinyir.

Saat ini akun tersebut sudah tidak ada di Facebook.

Sementara itu, putri pendiri PAN Amien Rais, Hanum Rais, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Relawan Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat pagi.

Hanum Rais dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan berita bohong terkait peristiwa penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada Kamis (10/10/2019) melalui akun Twitter.

Koordinator Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf Amin, Rody Asyadi mengatakan, pihaknya melaporkan Hanum karena melihatnya sebagai figur publik, sehingga tidak boleh sembarangan dalam memberikan pernyataan.

"Banyak masyarakat yang sudah simpatik (dengan peristiwan penusukan Wiranto), tapi dia memberikan statement bahwa ini hanya rekayasa, settingan, hanya untuk menggelontorkan dana deradikalisasi," ujar Rody di Bareskrim Polri.

Dia mengaku merasa miris dengan cuitan Hanum karena berdampak negatif di lapangan.

Twit Hanum Rais yang dimaksud itu berbunyi:

Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper.

Krn tdk bakal dipakai lg.

Play victim.

Mudah dibaca sbg plot.

Diatas berbagai opini yg beredar terkait berita hits siang ini.

Tdk banyak yg benar2 serius menanggapi.

Mgkn krn terlalu banyak hoax-framing yg selama ini terjadi.

"Mbak Hanum tidak hanya kali ini memberikan pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang akhirnya memberikan pandangan masyarakat bahwa saat kejadian ini hanya rekayasa," kata dia.

Twit Hanum tidak menyebutkan soal penusukan Wiranto di Pandeglang, Banten.

Namun, menurut Rody, sudah sangat jelas terdapat kata "berita hits" yang dianggapnya merujuk akan peristiwa penusukan Wiranto.

Kompas.com berupaya menghubungi Hanum Rais untuk meminta tanggapan atas twit dan laporan yang disampaikan ke polisi.

Pelapor membawa bukti screenshot dari twit Hanum, serta artikel pemberitaan di sebuah media.

Melalui kuasa hukumnya, Feri Afrizal, pihaknya menyebut Hanum Rais melanggar Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45 Huruf a Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahaan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (*)

Berikut profil Jenderal Andika Perkasa, sosok yang mempertahankan Enzo di Akademi Militer (Akmil). Andika Perkasa merupakan menantu mantan kepala BIN.

Sosok Jenderal TNI Andika Perkasa juga pernah jadi perhatian publik.

Hal itu berkaitan dengan maraknya isu taruna Akademi Militer (Akmil) berdarah Indo-Prancis, Enzo Zenz Allie, yang diduga terpapar paham radikal.

Diketahui, Jenderal TNI Andika Perkasa memutuskan untuk mempertahankan Enzo Zenz di Akmil.

"Kami memutuskan untuk mempertahankan Enzo dan semua taruna Akademi Militer yang kami terima beberapa waktu lalu," kata Andika, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Keputusan untuk mempertahankan Enzo di Akmil bukan tanpa pertimbangan.

Dilansir Kompas.com, TNI AD telah menggelar seleksi tambahan untuk para taruna Akademi Militer tahun ini, tempat Enzo menempa pendidikan.

Tes tambahan itu dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2019 dan hasilnya keluar pada 12 Agustus 2019.

"Kesimpulannya Enzo, dilihat dari Indeks Moderasi Bernegara ternyata kalau dikonversi jadi persentase, 84 persen atau 5,9 dari maksimal 7. Indeks moderasi bernegaranya bagus," kata Andika dalam konferensi pers di Kantor Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2019).

Meski alat ukur alternatif yang digunakan ini melibatkan pihak lain, tetapi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut memastikan tim pihak lain sudah punya pengalaman dan sangat ilmiah.

Pasalnya, alat ukur alternatif itu sudah teruji keakuratan dan validitasnya karena merupakan hasil studi berulang-ulang selama delapan tahun.

Kesimpulan atas tes tambahan dari alat ukur alternatif tersebut memperlihatkan, Enzo memiliki nilai 84 persen atau 5,9 dari maksimal 7 untuk Indeks Moderasi Bernegara.

Tidak sendiri, Enzo menjalankan tes tambahan itu bersama 364 siswa taruna Akademi Militer lainnya.

"Jadi bukan hanya Enzo, kami random dan sama sekali tidak ada desain," kata dia.

Selain itu, Implisit Assosiasion Test atau atau tes keterkaitan yang berkaitan dengan implisit dan wawancara juga dilakukan.

Ketiga tes tersebut, kata dia, sudah memiliki metode yang sangat baik, tidak hanya wawancara, tetapi juga pendalaman.

Selain itu, dari tes seleksi awal yang dilakukan, pihaknya juga melihat latar belakang para calon perwira tersebut saat mengukur mental psikologi dan ideologi, tidak terkecuali Enzo.

"Tapi kan yang bersangkutan (Enzo) tidak (terbukti bermasalah dalam ideologi). Apa orangtuanya, keluarganya berpengaruh, mungkin ada tapi kan tidak harus. Yang lebih bagus kita konfirmasi dulu yang bersangkutan," ucap Andika Perkasa.

Selain itu, penilaian terhadap Enzo dan kawan-kawannya juga tetap dilakukan hingga empat tahun ke depan.

Profil Jenderal Andika Perkasa

Dilansir Tribun Wiki, Jenderal Andika Perkasa sebelumnya merupakan Panglima Kostrad.

Ia pernah menjabat sebagai Dankodiklatad serta Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada 2016.

Pria kelahiran Bandung ini lulus dari Akademi Militer pada 1987 silam.

Semenjak lulus, Andika pun mengawali kariernya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Kopassus selama 12 tahun hingga 2000 lalu.

Setelah itu, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Kajian Strategi Hankam Departemen Pertahanan.

Hingga pada 2013, Andika menjabat Kadispen TNI AD.

Kompas.com memberitakan, karier Andika Perkasa semakin melesat sejak Joko Widodo menjadi Presiden.

Ia diangkat menjadi Komando Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) dengan pangkat Mayor Jenderal pada 2014, dua hari setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden RI.

Andika menggantikan posisi Mayjen TNI Doni Monardo yang saat itu dipindahtugaskan menjadi Komandan Jenderal Kopassus menggantikan Mayjen TNI Agus Sutomo.

Diangkatnya Andika sebagai Danpaspampres ini sempat menimbulkan polemik.

Pasalnya, banyak yang menduga promosi jabatan bintang dua Andika merupakan rekomendasi dari Hendropriyono.

Seperti yang diketahui, Andika Perkasa adalah menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono.

Awal 2018 lalu, Andika menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD.

Selain kariernya, pendidikan dan prestasi Andika Perkasa juga menjadi sorotan.

Pria berusia 53 tahun ini memiliki banyak gelar di belakang namanya.

Diketahui Andika mengenyam pendidikan S1 Ekonomi di universitas dalam negeri dan meraih tiga gelar S2 serta satu gelar S3 dari berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat.

Berikut riwayat pendidikan Jenderal Andika Perkasa :

Pendidikan Umum

The Military College of Vermont, Norwich Universit (Northfield, Vermont, USA)

National War College, National Defense University (Washington D.C., USA)

Harvard University (Massachusetts, USA)

The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University (Washington D.C., USA)

Pendidikan Militer

Akademi Militer (1987)

Sesarcab Infanteri

Pendidikan Komando

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (Lulusan Terbaik Susreg XXXVII 1999/2000)

Sesko TNI

Lemhannas RI

Penghargaan

Bintang Kartika Eka Paksi Utama

Bintang Kartika Eka Paksi Nararya

Bintang Yudha Dharma Pratama

Alasan Presiden Jokowi Lantik Andika Perkasa sebagai KSAD

Presiden Joko Widodo, melantik Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 22 November 2018 silam.

Andika yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat itu menggantikan Jenderal TNI Mulyono.

Menurut Presiden Jokowi, Andika Perkasa merupakan sosok yang komplet lantaran pengalamannya memimpin sejumlah satuan di TNI.

"Pak Andika pernah di Kopassus, pernah di Kodiklat, pernah jadi Pangdam, pernah jadi Komandan Paspampres, sebelumnya juga pernah di Penerangan TNI. Saya kira tour of duty-nya komplet, semuanya komplet," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Dilansir Kompas.com, Jokowi menyatakan tidak menjadikan angkatan sebagai faktor utama dalam memilih pimpinan tertinggi di matra TNI AD tersebut.

Andika merupakan angkatan Akademi Militer 1987.

Ia melewati beberapa perwira tinggi seniornya.

"Ini bukan masalah dari muda atau tua, ya. Sekali lagi, semua ada hitung-hitungannya. Terutamanya, yaitu pengalaman, rekam jejak, khususnya pendidikan-pendidikan yang telah dijalani. Semuanya itu kami lihat," lanjut Jokowi.

Kepada Andika, Presiden Jokowi tidak memberikan tugas khusus.

Menurut Presiden, Andika sudah tahu apa yang menjadi tugas pokok fungsi dirinya sebagai KSAD.

"Enggak usah tugas khusus, tugas khususlah. Pak KSAD yang baru sudah tahu apa yang harus dikerjakan untuk negara, untuk bangsa, 100 persen tahu," ujar Presiden. (*)

(Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistyono) Sumber: Jenderal Andika Pastikan Jajaran TNI AD Tidak Ikuti Perintah Purnawirawan Dan Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Dandim Kendari Dicopot karena Unggahan Istri di Facebook Soal Penusukan Wiranto. Dan TribunnewsMaker.com dengan judul: Sejumlah Pensiunan TNI Ikutan Demo? KSAD Jenderal Andika Pastikan Tak Tunduk Perintah Purnawirawan