Berkeringat Bersama Jokowi Maruf tapi PBB dan Yusril tak Masuk Kabinet, Begini Reaksi Petinggi PBB

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri, bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya,...''

Editor: Tariden Turnip
Biro Setpres/Kris/Rusman
Berkeringat Bersama Jokowi Maruf tapi PBB dan Yusril tak Masuk Kabinet, Begini Reaksi Petinggi PBB. Presiden Jokowi mempersilakan Yusril duduk usai bersalaman di Istana Bogor. 

Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekedar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri, bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal pak Jokowi," tutupnya.

Sebelumnya saat pengumuman personil Kabinet Indonesia Maju Rabu (23/10/2019), Yusril Ihza Mahendra  yang diwawancarai media mengaku tak pernah mendapatkan tawaran apapun untuk mengisi jabatan salah satu pos menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin.

Yusril mengaku tak kecewa lantaran dirinya memang tak pernah meminta menjadi menteri.

Ia kemudian mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin atas pelantikan kedua beliau.

Sekaligus ucapan selamat kepada para menteri, anggota Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Rabu (23/10/2019).

Dengan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasehat hukum sebagai Capres dan Cawapres juga sudah selesai.

Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni.

Nampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," ucap Yusril Ihza Mahendra, dikutip TribunnewsWiki dari Tribunnews.com.

Yusril pun berharap dalam Kabinet Menteri, pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar.

Begitu pula penegakan hukum. Salah satu agenda penting bangsa ini, lanjut Yusril adalah pembenahan masalah hukum.

"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik dan harmoni satu sama lainnya," kata dia.

Jangan sampai, katanya terjadi tabrakan antar norma hukum.

Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten.

Sumber: Tribunnews
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved