RAPAT Terbatas Pertama Kabinet Jokowi Terkait Penyampaian Program-program di Bidang Polhukam

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat dengan Baik

////

TRIBUN-MEDAN.Com - Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program-program di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak," ujarnya dalam sesi pengantar rapat terbatas.

Presiden Jokowi mencontohkan dinamika yang baru-baru ini terjadi di Chile dengan pemicunya ialah isu mengenai kenaikan tarif layanan transportasi sebesar 4 persen.

Desakan yang ada membuat pemerintah setempat melakukan perombakan secara besar-besaran di kabinetnya.

"Tetapi itu pun juga tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme," kata Presiden.

Baca: AS Rilis Video Penyerbuan Pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, Kekayaannya Mencapai Rp 46 Triliun

Baca: Awalnya Ugal-ugalan Bawa Motor dan Tabrak Tiang Listrik, Pria Ini Malah Terancam 20 Tahun Penjara

Baca: Timnas Indonesia Berduka, Pesepakbola Alfin Farhan Lestaluhu Meninggal Dunia, Korban Gempa Ambon

Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk dapat menyosialisasikan segala kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat dengan baik dan jelas sehingga muncul kesamaan persepsi dan tidak menimbulkan bias informasi di antara kedua pihak.

Jokowi mengamati bahwa saat ini terdapat kecenderungan yang mengakibatkan mudahnya situasi bergejolak oleh karena penyampaian dan pengelolaan isu yang kurang dipahami oleh masyarakat.

Hal-hal seperti itu, menurutnya, harus dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman.

Ia meminta agar kebijakan dan program-program yang digulirkan pemerintah benar-benar dapat dipahami maksudnya oleh masyarakat luas.

"Misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak jelas, masyarakat menjadi rancu. Dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat," ucapnya.

Padahal, berkaitan dengan isu tersebut, pemerintah selama ini justru telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis ke fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah.

Informasi-informasi seperti ini yang seringkali tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

"Supaya kita semua tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran)," ujarnya.

Baca: Novel Baswedan Blak-blakan Beber Penyebab Pesimis Janji Kapolri Baru Idham Aziz soal Kasusnya

Baca: VIRAL 3 Video Panas Sepekan Ini, Disebut Mirip Nagita dan Gisella, Hingga Video Mahasiswi - Dosen

Baca: Tangis Ardiwansyah Pecah saat Nurmadinah yang Baru Dinikahinya Meninggal, Sesekali Cium Nisan Istri