Stop Mobil Ambulans yang Bawa Pasien Kritis, Oknum Polisi Tebingtinggi Dinonaktifkan dari Satlantas

Brigadir UMP oknum polisi yang memberhentikan mobil ambulans di Tebingtinggi untuk sementara ini dinonaktifkan dari Satlantas

Stop Mobil Ambulans yang Bawa Pasien Kritis, Oknum Polisi Tebingtinggi Dinonaktifkan dari Satlantas
facebook
Screen shot video Polantas dan sopir ambulans ribut 

TRIBUN-MEDAN.com - Brigadir UMP oknum polisi yang memberhentikan mobil ambulans yang dikemudikan Zulfan pada Sabtu siang (2/11/2019) di simpang empat Jalan KF Tendean, Tebingtinggi, untuk sementara ini dinonaktifkan dari Satlantas Polres Tebingtinggi.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi mengatakannya kepada wartawan ketika dikonfirmasi pada Minggu (3/11/2019) siang.

Dijelaskannya, dengan dinonaktifkannya Brigadir UMP dari Satlantas, untuk sementara ini yang bersangkutan saat ini dibawa pembinaan Sie Propam Polres Tebingtinggi.

"Terus dalam pemeriksaan untuk dilaksanakan sidang disiplin. Sidang itu menunggu kelengkapan dari berita acaranya setelah itu kita kirimkan ke Bidkum Polda Sumut untuk pelaksanaan sidang," katanya.

Berapa lama atau kapan sidang itu akan digelar, menurutnya tergantung pada dua hal tersebut.

Pasalnya, lanjut dia, masih ada beberapa orang yang juga masih menunggu sidang terkait kasus disiplin.

Polisi berhentikan ambulans karena suara sirine di Tebing Tinggi, Sumut, Sabtu (2/11/2019).
Polisi berhentikan ambulans karena suara sirine di Tebing Tinggi, Sumut, Sabtu (2/11/2019).(Tangkapan Layar Instagram)

"Kan banyak juga yang menunggu sidang. Ada beberapa orang lah, kasus disiplin meninggalkan tugas, mangkir, gitu," katanya.

Sunadi menambahkan, penonaktifan Brigadir UMP untuk memudahkan proses penyidikan dan kelengkapan berita acara.

Yang pasti, lanjut Sunadi, tindakannya telah menimbulkan preseden tidak baik di masyarakat terhadap Polri yang seharusnya melindungi dan menegakkan hukum.

"Itu untuk kebaikan bersama, sementara kami non-aktifkan dari Satlantas. Sesuai dengan hak dan kewajiban di Polri. Itu kan juga butuh kepastian hukum, seperti apa salahnya, tidak boleh terkatung-katung. Posisinya seperti apa," katanya.

Halaman
123
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved