Pemikir Dorong Pemerintah Bentuk Lembaga Kemiskinan, Ini Alasannya

Menginginkan adanya konsentrasi yang penuh dalam upaya negara membawa masyarakat miskin dan anak terlantar mencapai kesejahteraan.

Pemikir Dorong Pemerintah Bentuk Lembaga Kemiskinan, Ini Alasannya
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Komunitas pemikir melakukan penjaringan orang miskin dan terlantar di beberapa pasar di Kota Medan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komunitas Penyelamat Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Pemikir) mendorong pemerintah membentuk lembaga yang menangani kemiskinan di Indonesia.

Pemikir menginginkan adanya konsentrasi yang penuh dalam upaya negara membawa masyarakat miskin dan anak terlantar mencapai kesejahteraan.

Semua ini ada dasarnya. Koordinator Relawan Pemikir Ali Akbar Velayafi mengatakan, sangat jelas dalam amanat UU Dasar 1945 dalam pasal 34 ayat (1). 

"Disebutkan pada Pasal tersebut fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Namun apakah semua yang miskin dan anak terlantar sudah dipelihara?," Kata Akbar.

Pria yang menekuni profesi advokat ini mengatakan tidak ada realisasi negara dam hal ini Kementerian Sosial dan jajarannya menyentuh rata masyarakat miskin dan anak terlantar. Padahal jika dikaji hukum, negara dalam hal ini pemerintah sudah melanggar amanat UUD 1945.

Akbar menambahkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas pemerintah saat ini kurang efektif mengeluarkan masyarakat dari zona pra-sejahtera.

"Mereka belum tersentuh. Bisa kita lihat sendiri, masih banyak saudara saudara kita yang masih tidur di sudut sudut kota. Padahal saya berani jamin panti sosial kita itu kosong, kenapa mereka gak dijaring," tutur Akbar.

Pemikir saat ini melakukan database mendata warga miskin yang ada di beberapa titik di Kota Medan, yang umumnya beraktivitas di sekitar pasar. Akbar juga menyayangkan fokus Pemda melalui Satuan Pamong Praja sekadar penertiban dan penataan pasar.

"Mereka mereka yang miskin ini, diinterogasi, dan malah diambil yang mengemisnya. Ini kan memprihatinkan," ujarnya menggelengkan kepala.

Akbar kembali menekankan pemerintah daerah membentuk lembaga yang konsentrasi dalam bidang kemiskinan. Sebab memecahkan masalah kemiskinan adalah nawacita bangsa.

"Penanganan narkoba, udah ada BNN. Penanganan teroris ada BNPT, yang lain-lain ada. Kenapa penanganan orang miskin gak ada lembaganya?, Padahal mereka ada," pungkas Akbar.

Dalam berbagai kesempatan Pemikir kerap bertemu dan berbagi dengan masyarakat prasejahtera. Mulai dari edukasi, pemeriksaan kesehatan, sampai dengan makan kecil-kecilan dilakukan bersama-sama.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved