Refleksi Kritis Para Pakar: Kemajuan Digital tak Boleh Cabut Akar Kemanusiaan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Di tengah riuh rendah ambisi pemerintah mengejar target bonus demografi melalui kebijakan ‘bersih-bersih’ program studi, sebuah diskusi yang berlangsung di Perpustakaan Tengku Luckman Sinar, Jalan Abdullah Lubis No 42/47, Medan, pada 25 April 2026, justru melemparkan bom waktu intelektual bagi para pembuat kebijakan.

Pertemuan ini menjadi episentrum pemikiran yang mempertemukan nalar futuristik dengan ketegasan menjaga marwah Nusantara, sekaligus menjadi sebuah refleksi kritis mengenai posisi manusia di ambang peradaban teknologi yang kian dominan.

Sebagai pembicara pertama, Prof Dr Dra T Thyrhaya Zein, MA, yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU, memaparkan visi vital mengenai pentingnya memanusiakan teknologi dalam konsep Humanizing Society 5.0.

Ia menekankan bahwa kemajuan digital, AI, dan big data tidak boleh mencabut akar kemanusiaan atau menggerus nilai etika dan empati yang menjadi ciri khas manusia.

Paradoks yang muncul sungguh tajam, di saat pemerintah pusat sibuk memangkas prodi humaniora demi efisiensi pasar kerja, pakar di Medan justru mengingatkan bahwa tanpa jangkar budaya, ledakan penduduk produktif Indonesia hanya akan menjadi angka yang rentan terhadap alienasi teknologi.

Baca juga: Akademisi Bahas Solusi Banjir dengan Jepang, Pentingnya Perencanaan yang Adaptif

Senada dengan keresahan tersebut, Brigjen Pol (P) Dr AA Mapparessa, MM, MSi, Karaeng Turikale VIII Maros selaku Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), membawa perspektif perlindungan warisan budaya sebagai benteng moral bangsa.

Ia menegaskan bahwa warisan kerajaan Nusantara adalah sistem nilai yang sangat relevan sebagai kompas etika di masa depan. Narasi ini secara implisit menggugat kebijakan top-down yang mekanis dalam menentukan hidup-mati sebuah prodi, yang berisiko menciptakan defisit karakter jika ilmu budaya dikerdilkan hanya karena tidak menghasilkan rupiah secara langsung.

Dukungan intelektual dalam forum ini mengalir deras dari tokoh-tokoh kunci seperti Tuanku Achmad Thala'a Syariful Alamsyah (Sultan Serdang IX) dan Dr Tengku Mira Sinar, MA (Ketua DPD FSKN), serta jajaran akademisi lintas kampus mulai dari Dr Drs Edi Sumarno, MHum dan Dra Junita Setiana Ginting, MSi (Prodi Sejarah USU), Drs Dirmansyah, MA (Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi USU), hingga Prof Dr Ansari Yamamah, MA (UINSU) dan (Assoc) Prof Dr Yanhar Jamaluddin, MAP (UMA) selaku Sekjen Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, serta R Ahmad Jazuli dari Keraton Kasepuhan Cirebon.

Ketegangan intelektual ini memuncak pada sebuah pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan otonomi kampus di hadapan kepentingan jangka pendek hilirisasi.

Kehadiran para pemangku adat dan akademisi di perpustakaan bersejarah tersebut menjadi pernyataan sikap bahwa relevansi sebuah bangsa tidak boleh diukur hanya dari keterserapan industri, melainkan dari kedalaman akar budayanya.

Forum ini mengirimkan pesan kuat bahwa budaya bukanlah penghambat kemajuan, melainkan syarat mutlak agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana pengangguran terdidik yang kehilangan jiwa kemanusiaannya.

Tampak hadir memperkuat barisan adat, Tengku Omar Shadick Sinar selaku Tengku Temenggong Mangkunegara Kesultanan Serdang, sementara jalannya kegiatan dibuka dengan khidmat melalui pembacaan doa oleh Tengku Zahran Sinar.

Keseluruhan rangkaian dialog intelektual yang mencoba menyeimbangkan antara kompetisi global dan adab Nusantara ini berjalan dengan lancar dan mengalir dinamis di bawah panduan Tengku Ryo Rizqan, B Mus Ed, MSn, selaku moderator acara.