News Analysis

Anggota Dewan Gadaikan SK, Pengamat Sosial: Mereka Memang Butuh Uang Banyak

Realitas anggota DPRD menggadaikan SK pengangkatan bukanlah hal yang baru.

Tribun Medan/Riski Cahyadi
Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 mengikuti prosesi pengambilan sumpah pada Rapat Paripurna Pelantikan Anggota Dewan, di Medan, Sumatera Utara, Senin (16/9/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

Oleh:  Agus Suriadi-Pengamat Sosial USU

TRIBUN-MEDAN.com-Realitas anggota DPRD menggadaikan SK pengangkatan bukanlah hal yang baru.

Beberapa tahun belakangan, tiap usai pemilihan, banyak anggota dewan terpilih yang menggadaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan mereka.

Pertanyaannya, kenapa gadai ini jadi pilihan?

Ada beberapa sebab yang bisa dikedepankan, yang kesemuanya bermuara pada satu hal: mereka, para anggota dewan terpilih itu, memang butuh uang banyak.

Hitung-hitungan sudah dilakukan sejak mereka dipastikan terpilih. Alokasinya sudah ada. Uang ini akan mereka gunakan, pertama, untuk membiayai bimtek. Bimbingan teknis yang merupakan aktivitas partai.

Sebagai anggota partai yang sudah duduk di kursi DPR, entah di pusat maupun daerah, mereka tentu "dituntut" untuk memberikan semacam "sumbangan".

Kedua, hitung-hitungan soal dana kampanye yang lalu. Tidak sedikit dana yang dikeluarkan. Tidak sedikit yang pada saat itu memakai dana pinjaman, dan yang namanya pinjaman, tentu harus dikembalikan.

Syukur-syukur jumlahnya tidak berlipat. Belum lagi jika mereka masih tersangkut utang. Misalnya, utang kepada tim sukses.

Dari sini, kita bisa melihat gambaran, betapa mereka dihadapkan pada bayangan pengeluaran. Padahal di sisi yang lain, aktivitas sebagai anggota dewan belum ada. Dengan kata lain, pengeluaran sudah banyak, penghasilan belum ada.

Bukankah tiap anggota dewan memperoleh gaji yang besar? Benar, kalau tidak keliru ingat, gaji anggota dewan, berikut tunjangannya, rata-rata mencapai Rp 50 juta sampai Rp 80 juta per bulan. Jumlah yang besar. Namun angka ini jadi tak besar apabila kita tahu bahwa gaji ini tidak seluruhnya bisa mereka bawa pulang. Ada pos-pos yang mesti dibagi. Termasuk ke partai, ke fraksi, atau hal-hal yang sifatnya insidental. Katakanlah bertemu kolega atau konstituen.

Sebagai wakil rakyat, tentu, situasi tidak sama lagi. Ini semacam kelaziman sosial. Mereka tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak yang ditraktik. Mereka mesti mentraktir.

Bagaimana dengan kebutuhan pribadi? Tidak sedikit memang yang seperti ini. SK digadaikan untuk membeli rumah atau mobil atau baju-baju yang bagus. Tidak salah juga karena pada dasarnya, menggadaikan SK Penetapan bukan perbuatan melanggar hukum. Tak ada kaidah-kaidah yang dilanggar dalam undang-undang.

Agus Suriadi, pengamat sosial dari universitas sumatera utara.
Agus Suriadi, pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara. (Tribun Medan / doc)

Sudut pandang yang bisa digunakan dalam memandang realitas ini adalah sudut pandang sosial. Bukan sudut pandang hukum. Perkara pantas tak pantas.

Pertanyaan lebih lanjut, apakah pantas?

Saya kira, sepanjang tidak melanggar hukum, masih bisa ditolerir. Ketimbang mereka melakukan hal-hal di luar batas kewenangan, itu lebih berbahaya.(ase)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved