Pernyataan Terbaru Menteri Kelautan Edhy Prabowo Setelah Susi Bereaksi Terkait Penenggelaman Kapal

Ini Pernyataan Terbaru Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setelah Reaksi Susi Pudjiastuti terkait Polemik Penenggelaman Kapal

/

TRIBUN-MEDAN.Com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, program penenggelaman kapal yang digagas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah cukup bagus.

Namun, kata dia, untuk mengelola laut tidak hanya dengan menenggelamkan kapal.

Edhy mengatakan, dia diperintahkan oleh Presiden Jokowi, di antaranya membangun komunikasi dan mempermudah perizinan nelayan.

"Jadi kita tidak akan pernah mengubah kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya, tapi saya akan fokus sesuai perintah Presiden kepada saya, membangun komunikasi dengan nelayan, 
memperbaiki birokrasi yang ada, izin-izin yang terlalu lama," ujar Edhy seusai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu. (13/11/2019).

Edhy mengatakan, dirinya juga tidak segan menenggelamkan kapal, khususnya kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Kalau harus saya tenggelamkan akan saya tenggelamkan. Saya juga tidak akan takut menenggelamkan kapal. Yang jelas banyak yang harus kita perbaiki. Musuh kita itu asing bukan nelayan," ujar Edhy.

"Musuh kita nelayan-nelayan asing yang diam-diam mencuri, tapi kita menanganinya dengan azas kemanusiaan, tidak semena-mena," kata Edhy menambahkan.

Reaksi Susi Pudjiastuti

MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bereaksi setelah penggantinya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan tak lagi menenggelamkan kapal.

Hal tersebut terlihat dari akun twitternya, Susi Pudjiastuti meretwett artikel terkait keputusan Menteri KKP Edhy yang tak lagi menenggelamkan kapal tersebut. 

Tak hanya itu, Susi Pudjiastuti juga merespons komentar warganet yang merasa gusar dengan kebijakan Menteri Edhy Prabowo tersebut.

Namun Kamis malam, Bos Susi Air ini sudah menghapus retwettnya.

Pengamat Kelautan dan Perikanan Abdul Halim menilai, apabila kebijakan itu dihentikan, maka harus ada payung hukum yang kuat.

Khususnya terkait nasib kapal-kapal pelaku illegal fishing yang sudah ditangkap. Jangan sampai bos illegal fishing bersorak.