Pernyataan Terbaru Menteri Kelautan Edhy Prabowo Setelah Susi Bereaksi Terkait Penenggelaman Kapal

Ini Pernyataan Terbaru Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setelah Reaksi Susi Pudjiastuti terkait Polemik Penenggelaman Kapal

/

TRIBUN-MEDAN.Com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, program penenggelaman kapal yang digagas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah cukup bagus.

Namun, kata dia, untuk mengelola laut tidak hanya dengan menenggelamkan kapal.

Edhy mengatakan, dia diperintahkan oleh Presiden Jokowi, di antaranya membangun komunikasi dan mempermudah perizinan nelayan.

"Jadi kita tidak akan pernah mengubah kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya, tapi saya akan fokus sesuai perintah Presiden kepada saya, membangun komunikasi dengan nelayan, 
memperbaiki birokrasi yang ada, izin-izin yang terlalu lama," ujar Edhy seusai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu. (13/11/2019).

Edhy mengatakan, dirinya juga tidak segan menenggelamkan kapal, khususnya kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Kalau harus saya tenggelamkan akan saya tenggelamkan. Saya juga tidak akan takut menenggelamkan kapal. Yang jelas banyak yang harus kita perbaiki. Musuh kita itu asing bukan nelayan," ujar Edhy.

"Musuh kita nelayan-nelayan asing yang diam-diam mencuri, tapi kita menanganinya dengan azas kemanusiaan, tidak semena-mena," kata Edhy menambahkan.

Reaksi Susi Pudjiastuti

MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bereaksi setelah penggantinya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan tak lagi menenggelamkan kapal.

Hal tersebut terlihat dari akun twitternya, Susi Pudjiastuti meretwett artikel terkait keputusan Menteri KKP Edhy yang tak lagi menenggelamkan kapal tersebut. 

Tak hanya itu, Susi Pudjiastuti juga merespons komentar warganet yang merasa gusar dengan kebijakan Menteri Edhy Prabowo tersebut.

Namun Kamis malam, Bos Susi Air ini sudah menghapus retwettnya.

Pengamat Kelautan dan Perikanan Abdul Halim menilai, apabila kebijakan itu dihentikan, maka harus ada payung hukum yang kuat.

Khususnya terkait nasib kapal-kapal pelaku illegal fishing yang sudah ditangkap. Jangan sampai bos illegal fishing bersorak.

Sebab selama ini ada kekhawatiran, kapal-kapal tersebut kembali ke tangan bos illegal fishing dengan memanfaatkan lelang hasil putusan pengadilan.

"Menteri KKP bersama pihak-pihak terkait lainnya itu bisa memastikan bahwa peserta lelang terhadap kapal sitaan itu bisa dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Peserta lelang juga harus mempunyai jalur dengan modal yang bersih.

Karena dikhawatirkan oleh menteri sebelumnya, Ibu Susi, bahwa kapal yang dilelang oleh pengadilan jatuh ke tangan pelaku usaha yang diduga terindikasi pernah terlibat proses penangkapan ikan yang ilegal," sambungnya.

Abdul menilai setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang berdasarkan sistem kelautan dan perikanan yang berlaku.

Apalagi berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, mekanisme penenggelaman kapal itu dimungkinkan sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup.

Saat ini kata dia, DPR sudah mengambil inisiatif untuk merevisi UU Perikanan.

Hal ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat sistem penegakan hukum di sekor kelautan dan perikanan.

Salah satunya memperketat proses lelang kapal illegal fishing.

"Inisiatif undang-undangnya telah direvisi sejak periode yang lalu hanya saja belum selesai dan akan dilanjutkan pada periode sekarang.

Keterkaitannya akan undang-undang tersebut ada peluang untuk memperkuat mekanisme lelang tersebut," ucapnya.

Luhut: Kalau Perlu Ditenggelamkan Ya Tenggelamkan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan merespon terkait rencana dicabutnya program kapal sitaan yang ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Menurutnya, itu masih sekadar wacana.

"Belum (masih wacana)," kata Luhut ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Namun, tidak menutup kemungkinan kapal yang disita akan ditenggelamkan berdasarkan keputusan pengadilan.

"Kalau perlu ditenggelamkan, ya ditenggelamkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi penenggelaman kapal.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jembatan II Barelang Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).

"Tidak ada lagi penenggelaman kapal, saat ini kami lebih fokuskan pada pembinaan terhadap nelayan kita," ujar Edhy seusai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu.

Edhy mengatakan, penenggelaman kapal merupakan terobosan yang baru dan sangat bagus yang digagas oleh mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Hanya saja, dalam kepemimpinannya, Edhy lebih fokus pada pembinaan terhadap nelayan Indonesia.

"Arahan Pak Presiden, kita harus menyejahterakan nelayan dan mengawal nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan di laut Indonesia," kata Edhy.

Edhy menilai, hal itu dilakukan karena selama ini banyak nelayan Indonesia yang mendapatkan intimidasi dari pihak luar negeri, meski mereka mencari ikan di wilayah Indonesia.

Untuk itu, fokus utama KKP melalui PSDKP, selain mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, juga memberikan perlindungan dan pengamanan kepada nelayan Indonesia terhadap ancaman pihak luar.

"Saya berharap agar personel PSDKP tidak memusuhi nelayan kita, mereka saudara kita.

Jadikan mereka mata dan telinga kita untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada," ujar Edhy.

Namun, Eddy juga berharap kepada para nelayan yang berada dari Sabang hingga Marauke untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang salah.

Mereka juga harus selalu memperhatikan kelestarian ekosistem biota laut demi terjaganya populasi ikan di laut Indonesia.

"Kalau ada nelayan kita yang melakukan penangkapan dengan cara yang salah, kami tidak segan-segan menindaknya," tegas Edhy.

Minim anggaran Edhy menjelaskan, saat ini dirinya sadar bahwa anggaran untuk pengawasan sangatlah kurang, bahkan jauh dari kata cukup.

Namun, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak semangat melakukan pengawasan.

"Saya sedang berusaha agar anggaran pengawasan ditambah.

Namun, hal itu jangan terlalu dipikirkan, yang harus dipikirkan bagaimana caranya sumber daya kelautan dan perikanan milik kita bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan, dan diminati untuk bangsa kita sendiri," ujar dia.(*)

REAKSI Susi Pudjiastuti setelah Menteri KKP Edhy Prabowo tak lagi Tenggelamkan Kapal Ikan Ilegal

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menteri Edhy Prabowo: Tak Ada Lagi Penenggelaman Kapal..., "Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak",  "Luhut: Kalau Perlu Ditenggelamkan, Ya Ditenggelamkan...",