Update CPNS, BKN Sebut Sudah Sejuta Orang Mendaftar CPNS Seluruh Indonesia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menyebutkan, saat ini sudah sejuta orang melakukan pendaftaran pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sudah mencapai 1.226.400 yang melakukan pendaftaran," kata dia melalui sambungan telepon genggam, Kamis (21/11/2019).

Penerimaan CPNS masih dibuka sampai tanggal 25 November mendatang. Kepada para pelamar diharapkan dapat sesegera melakukan login agar tak terlambat mendaftarkan diri sebagai pegawai.

Sampai dengan saat ini, kata dia instansi atau lembaga yang terbanyak diburu oleh pendaftara adalah Kementerian Hukum dan HAM, mencapai 194 ribu peserta.

"Terbanyak ada di Menkumham lah sampai dengan saat ini," ujarnya.

Saat ini, BKN terus melakukan pendataan, kata Paryono belum bisa menyampaikan instansi atau lembaga mana yang paling sedikit diburu oleh pelamar.

"Kita belum bisa mendata satu-satu ya," ujarnya.

Selama proses pendaftaran dibuka dengan sistem online, pihak belum menemukan adanya masalah gangguan pada website saat loging. Akan tetapi, dirinya berharap selama proses pendaftaran diberlangsungkan tidak terjadi gangguan.

"Ya kita berharap sampai dengan selesai pendaftaran tidak terjadi gangguan," jelasnya.

Bagi masyarakat yang bermaksud mengikuti pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 perlu segera menyelesaikan proses pendaftaran secara online. Hal ini karena sejumlah instansi akan menutup masa pendaftaran penerimaan CPNS Tahun 2019 mulai minggu depan.

Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk instansi Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian/Lembaga, rata-rata pendaftaran penerimaan CPNS akan ditutup mulai Minggu (24/11) pukul 23.59 WIB dan seterusnya.

Adapun K/L yang menutup pendaftaran penerimaan CPNS pada Minggu (24/11/2019) pukul 23.59 WIB adalah:

1. Badan Informasi Geospasial (BIG)

2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Ketenagakerjaan