Breaking News:

Forum Gerak Bersama Ajak Masyarakat Berjuang Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan

Forum Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan

TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Para narasumber menyampaikan paparannya dalam Diskusi Kampanye Peringatan 16 HAKTP dan Hari HAM Internasional, di Aula Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Selasa (10/12). Kegiatan ini dilaksanan Forum Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Selasa (10/12/2019) sore, Forum Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di mana pun berada.

Hal ini penting mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dan bahkan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Hapsari yang juga panitia Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan, Lely Zailani dalam Diskusi Kampanye Peringatan 16 HAKTP dan Hari HAM Internasional.

Mirisnya, kata Lely, pelaku kekerasan terhadap perempuan justru merupakan orang-orang yang dekat dengan korban, terjadi di institusi yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman seperti rumah dan sekolah.

Tetapi justru di rumah atau di sekolahlah kekerasan itu terjadi.

“Penyelesaian kasus-kasus kekerasan ini juga sangat lamban. Sehingga mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya,” katanya.

Bertepatan dengan momen kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dimulai dari tanggal 25 November 2019 sebagai hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) dan berakhir tanggal 10 Desember sebagai hari Hak Azasi Manusia (HAM) Internasional, pihaknya melalui Forum Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

“Ikut memperjuangkan penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sama dengan memperjuangkan Hak Azasi Manusia itu sendiri,” katanya.

Selain Lely Zailani, narasumber lainnya yang hadir dalam diskusi ini adalah Sophia Anggraita dari UEM, Pdt. Debora (HKBP) dan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Nurlela. Sedangkan key note speaker dipercayakan kepada Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed), Syamsul Gultom.

Syamsul Gultom mengatakan, kegiatan ini merupakan satu bentuk sinergitas yang sudah terjalin di antara institusi pendidikan, pemerintah, lembaga masyarakat, komunitas dan jurnalis.

Melalui sinergitas ini diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat segera ditangani.

“Bagi Unimed sendiri, kegiatan-kegiatan ini penting sebagai bukti eksistensi Unimed terkait luaran-luaran akademik Unimed yang baik dan berkualitas,” katanya.

Sebelum diskusi yang dipandu empat narasumber, tujuh pematik diskusi dari berbagai lembaga terlebih dahulu memaparkan pengantar diskusi. Ketujuh pemantik tersebut adalah Ferry Wira Padang (Aliansi Sumut Bersatu) dengan topik Perempuan dan Intoleransi, Lia Anggia Nasution (FJPI Sumut/Perempuan dan Jurnalisme).

Kemudian ada Amek Adlian (Cangkang Queer/Kekerasan Terhadap LGBT), Ayu (Hapsari/Kekerasan Seksual), Berlina Sibagariang (HKBP AIDS Ministry/Perempuan dan HIV AIDS), Rosmadhana (Parodi Antorpologi Unimed/Perempuan dan Lingkungan Hidup), dan Lusty Ro Manna Manalu (Perempuan Hari Ini/Gerakan Perempuan Muda).

Direktur Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Veryanto Sitohang mengatakan, tercatat ada belasan lembaga yang bergabung dalam forum ini. Sebelum diskusi ini dilaksanakan, masing-masing lembaga telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengkampanyekan 16 HAKTP dan HAM internasional. Di antaranya diskusi, kunjungan ke media, kuliah umum, nonton film, pentas seni dan lainnya.

“Lewat kegiatan ini, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memandangnya pentingnya memperingati 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan HAM Internasional terus meningkat," ujar Veryanto

Selain itu, kata Veryanto, masyarakat juga memiliki peran penting mendorong kampus terlibat aktif dalam advokasi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Adanya kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak mendorong negara untuk mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS),” katanya.

 (cr15/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved