Jusuf Kalla Sebut UN Dihapus Kelulusan Pakai Rumus Dongkrakan, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem

Jusuf Kalla Sebut UN Dihapus Kelulusan Pakai Rumus Dongkrakan, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem 

Beberapa hari sebelum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional (UN), mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengingatkan UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Jusuf Kalla mengatakan jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 dimana UN belum diberlakukan. 

Sistem dongkrakan

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Dulu ada sistim Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.

"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla.

Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda.

Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional.

"Kalau dibebaskan tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla.

Mantan Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019)(KOMPAS.COM/PERDANA PUTRA)

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, namun yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

"Hasil pendidikannya yang harus dievaluasi," kata JK.

"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut JK.