Bukan Erdogan Raja Salman yang Seret Myanmar ke Mahkamah Internasional, tapi Sosok tak Terkenal Ini

Bukan Erdogan Raja Salman yang Seret Myanmar ke Mahkamah Internasional, tapi Sosok tak Terkenal Ini

Bukan sosok Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atau Raja Arab Saudi Salman yang menyeret Pemimpin Myanmar ke Mahkamah Internasional di Den Haag atas dugaan melakukan genosida atau pembunuhan besar-besaran terhadap warga minoritas Muslim Rohingya. 

Tapi yang melakukannya adalah Abubacarr Tambadou, Menteri Kehakiman Gambia - negara kecil di Afrika Barat yang terletak lebih dari 11.000 km dari Myanmar.

Mungkin nama Abubacarr Tambadou tak masuk dalam 500 tokoh Muslim yang paling berpengaruh di jagad ini.

Dan inilah kali pertama negara tanpa hubungan langsung dengan kejahatan yang dituduhkan membawa kasus seperti ini ke Mahkamah Internasional dengan menggunakan keanggotaan mereka dalam Konvensi Jenewa.

Pemimpin de facto Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menjawab sendiri tuduhan tersebut dalam sidang hari Rabu (11/12/2019) atau Kamis (12/12/2019) WIB.

Ia tidak menyinggung soal kesaksian yang dikutip dari para pengungsi Rohingya.

Tapi, ia menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, dengan argumen bahwa tak ada bukti niatan genosida di balik tindakan militer Myanmar.

"Hari ini Republik Gambia meminta Anda untuk mendengar tangisan genosida dan tangisan permintaan tolong ini," kata Aboubacarr Tambadou, yang juga menteri kehakiman Gambia, memulai argumennya dengan kata-kata penuh emosi di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ).

Tuduhan genosida terhadap pemerintahan Myanmar ini mendapat dukungan dari 57 anggota negara organisasi konferensi Islam (OKI) dan satu tim pengacara internasional, tetapi Tambadou inilah yang menjadi motor penggerak utama.

'Hukum bukan hanya untuk negara kaya'
Ribuan minoritas Rohingya dibunuh dan lebih dari 700.000 kabur ke negara tetangga Bangladesh dalam operasi militer tahun 2017 di negara berpenduduk mayoritas Buddha ini.

Langkah tentara Myanmar dan pemimpin de facto mereka Aung San Suu Kyi banyak mendapat kritik.

Beberapa bahkan mendesak komite Nobel untuk menarik kembali hadiah yang pernah diberikan kepada Suu Kyi.

Namun negara yang memimpin langkah hukum ini adalah Gambia, negara kecil di Afrika Barat yang terletak lebih dari 11.000 km dari Myanmar.

"Kenapa kita harus menunggu yang lain untuk mengambil tanggung jawab ini?" tanya Aboubacarr Tambadou.