Kunjungan Kerja ke BPN Sumut, Alasan Junimart Girsang Sebut Kakanwil Bambang Priono 'Gila'

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Politikus senior PDIP Junimart Girsang menyebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (Kakanwil BPN) Sumatera Utara Bambang Priono sebagai pemimpin yang "gila".

Pernyataan Junimart, yang saat ini kembali terpilih duduk di DPR RI mewakili aspirasi rakyat Sumatera Utara, diungkapkannya saat rombongan Komisi II DPR RI berkunjung ke Kanwil BPN Sumut, Rabu (18/12/2019) malam.

"Saya menyatakan dia (Bambang Priono) gila. Kenapa gila? Karena dia berani menghadapi massa dengan rasionalitasnya. Dengan adanya tekanan dari massa, dia berani menyatakan untuk membantah tekanan massa dengan fakta yang ada. Sehingga, massa mundur," kata Junimart.

Ungkapan "gila" Junimart kepada Bambang terucap saat hendak menutup pertemuan Komisi II DPR RI di ruang rapat Kantor BPN Sumut lantai II.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga mengungkap hal yang sama.

Saat itu, baik Junimart dan Doli baru saja selesai mendengar penjelasan Bambang mengenai trobosannya menyelesaikan persoalan tanah di Sumut.

Ditemui usai rapat, Junimart semakin meyakinkan ucapannya bahwa Bambang memang pemimpin yang "gila".

"Kedua, yang saya tangkap dari Pak Kakanwil ini adalah man in action. Betul-betul manusia yang suka tantangan dan dia rasional meninggapi semua itu. Bukan berpikir soal teori. Terbukti, dia sudah 3 tahun dan paling lama di sini," ujarnya.

Dengan kerja yang dianggap "gila", Junimart meminta Bambang memimpin Kanwil BPN selama dua tahun ke depan untuk menyelesaikan persoalan tanah di Sumut.

Terutama yang dianggap paling sulit adalah eks HGU PTPN II dan Sarirejo.

"Dia dan idenya gila ini. Inilah Kanwil yang super megah yang pernah saya lihat dan baru pertama kali saya temui di Indonesia. Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak begini. Kantor gubernur saja tidak begini. Ini kan ide gila semua," ucapnya.

Ketika memberikan pendapaat saat rapat berjalan, Junimart menilai kinerja Kanwil BPN Sumut sudah terlihat. Dalam arti, sesuai fakta di lapangan yang ditemuinya.

Ia mengakui, persoalan tanah seperti eks HGU PTPN II paling wahid dipertanyakan.

"Kan pemerintah sudah memberikan hak kepada PTN II untuk mengelola, menguasai, tapi diabaikan begitu saja. Inilah yang membuat masyarakat masuk lalu menuntut hak. Ini menjadi buah simalakam bagi BPN. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pak Kakanwil supaya mereka juga menjalankan fungsi edukasi. Contoh, memberikan surat kepada instansi pemerintah agar masyarakat mensertifikatkan tanah," jelasnya.

(ase/tribun-medan.com)