Pengamat Politik Sumut Sesalkan Perseteruan Gubernur Edy Rahmayadi vs Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani

Laporan Wartawan Tribun Medan / Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terlibat konflik dengan Bupati Tapteng Bahtiar Ahmad Sibarani.

Edy menyebut Bahtiar sebagai 'anak durhaka' seusai apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2019, Kamis (18/12/2019). Pernyataan itu direspons Bahtiar, dengan mempertanyakan terobosoan dan langkah-langkah Gubernur Edy dalam pembangunan dan kesejahteraan di Sumut.

Pengamat politik Sumatera Utara, Yurial Arief Lubis, menyayangkan kondisi yang terjadi di antara para elite di Sumatera Utara ini.

"Sangat disayangkan perilaku elite ini. Karena itu tidak boleh dilakukan, apalagi bicara di ruang publik seperti diskursus yang tidak bertanggung jawab ini," katanya.

Ia mengingatkan para elite, ketika berbicara tentang tata kelola pemerintahan, dinamika yang terlalu berlebihan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Seharusnya Gubernur bisa berkoordinasi dengan baik dengan Bupati Tapanuli Tengah. Itu menjadi keinginan masyarakat. Polarisasinya adalah misalnya Pak Edy mengkritik bupati, seharusnya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang strategis, bukan hanya bicara tentang wacana di media," ujarnya kepada Tribun.

Dikatakan Yurial, otonomi daerah telah mengatur wewenang penuh kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

"Artinya Pak Edy seharusnya bisa berkoordinasi, bukan malah mengintruksikan. Itu salah besar karena yang menjadi tanggung jawab otonomi daerah adalah bupati. Gubernur tidak punya tanggung jawab khusus sebenarnya untuk berbicara tentang pembangunan," terangnya.

Yurial mengatakan, seorang gubernur bisa berkoordinasi baik dengan para kepala daerah dan melihat gambaran untuk membangun kabupaten/kota di Sumut.

"Tetapi bukan mendikte dan membuat wacana baru, karena ini berbicara tentang elitis. Pada fungsinya sebenarnya Pak Edy bisa memahami apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah jelas mengatur gubernur bisa mengkonsolidasikan program-program pemerintahan dan selanjutnya disesuaikan dengan pendapatan daerah," ujarnya.

Yurial mengatakan, Gubernur tidak bisa mengevaluasi atau mengubah kebijakan yang ada di daerah. Namun, bisa berkoordinasi dan memberi masukan karena menyangkut tata kelola pemerintahan daerah.

"Karena itu menjadi tanggung jawab sang bupati. Persoalan ayah dan anak, masalah kemiskinan meningkat, menjadi problematika bukan hanya di Tapanuli Tengah, tetapi hampir di semua daerah di Sumatera Utara. Persoalan itu saya kira Gubernur bisa menyesuaikan, bukan menjadi satu kekhususan," tuturnya.

Konflik antara Edy dengan Bahtiar, menurut Yurial, dapat mengganggu stabilitas politik di Sumut. Salin itu, bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap elite.

"Ini bisa diselesaikan di ranah formal yaitu mengambil kebijakan strategis dan mengkoordinasikan kepada bupati. Seharusnya Pak Edy tidak terlalu gegabah mengeluarkan bahasa yang seperti itu," ujarnya.

Jika berbicara tentang tata kelola pemerintahan, untuk koordinasi antara pemprov dan kabupaten/kota, Edy Rahmayadi seharusnya bisa memanggil bupati atau wali kota.

"Kalau misalnya Bupati tidak mau dipanggil, Pak Edy juga jangan menunggu bola. Ia harus datang ke sana, meskipun katanya sudah datang ke sana. Kepala-kepala dinas provinsi bisa bekerja sama dengan kepala dinas di daerah. Tentunya ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara bupati dan gubernur," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyindir Bupati Tapteng Bahtiar Ahmad Sibarani sebagai 'anak durhaka' saat kedatangan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis di Medan usai acara apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2019.

"Saya ini kan bapaknya, kalau anak melawan bapaknya, berarti durhaka itu," kata Edy Rahmayadi pascagelar pasukan Ops lilin di Lapangan Benteng, Kamis (19/12/2019).

Dia mengaku melontarkan pernyataan hal tersebut semata-mata guna kepentingan umum dan pembangunan Sumut, bukan lawak-lawak. "Mengenai Bupati Tapteng Bahtiar Sibarani, tanya sama dia apakah melawan atau tidak. Kalau melawan, dia durhaka," ujarnya.

Pernyataan itu langsung dibalas oleh Bupati Tapteng, Bahtiar Ahmad Sibarani. Ia meminta Edy Rahmayadi perbaiki gaya komunikasinya yang kerap emosional.

"Kita maklum saja, gubernur inikan hobinya cakap-cakap saja. Kadang emosional. Itu lah yang harus diubah pak Gubernur. Dalam memimpin Sumatera Utara," kata Bahtiar seperti yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/12/2019).

Mengenai banyak masyarakat Tapteng yang miskin, Bahtiar menyatakan ada juga masyarakat Tapteng yang kaya dan tidak miskin semua.

Dia mengingatkan Edy bahwa Tapanuli Tengah adalah bagian dari Sumatera Utara, sehingga pembangunan di Tapteng turut menjadi tanggung jawab Gubernur Sumut.

"Ini kegagalan gubernur karena dia (Edy Rahmayadi) Gubernur Sumatera Utara, bukan Gubernur Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah bagian Sumatera Utara," katanya.

Bahtiar pun meminta diadakan survey independen terkait dengan kinerja Gubernur Sumut.

"Selama beliau menjabat selama kurang lebih satu tahun, apa yang sudah dilakukannya untuk Sumatera Utara? Kami minta dilakukan survey independen yang dilakukan oleh tim baik dari pusat maupun dari Universitas Sumatera Utara," katanya.

Dia menginginkan ada orang yang perlu mengingatkan posisi Gubernur Sumut tentang hak dan kewajibannya.

Terkait polemik kesejahteraan di Tapteng, Bahtiar minta Gubernur Edy mencari solusi, bukan untuk memperburuk suasana.

"Tetapi mungkin ini koreksi bagi diri kita dan juga bagi Gubernur juga. Kalau memang masyarakat Tapteng miskin, carilah solusi sebagai gubernur, bagaimana ini supaya sejahtera," katanya.

"Saya berharap pernyataan gubernur bukan karena sentimen pribadi kepada saya atau kebencian gubernur kepada saya. Karena saya yakin, gubernur tidak benci kepada saya," ujarnya.

Selaku Bupati Tapteng, Bahtiar mengaku butuh arahan dan bimbingan dari Gubernur Sumut. "Kami bupati dan walikota membutuhkan solusi untuk mempercepat pembangunan di Sumut," katanya.

Latar belakang Perseteruan

Bupati Tapteng Bahtiar Ahmad Sibarani menyebut perseteruannya dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi merupakan buntut dari Pemilihan Gubenur 2018 lalu.

Seperti yang diketahui, Bahtiar yang saat itu sebagai politisi Hanura tidak mengikuti keputusan DPP. Dia malah mendukung pasangan Djarot-Sihar dalam Pilgub.

Seperti yang diketahui bahwa perolehan suara pasangan Edy-Ijeck pada 2018 kalah telak di Tapteng. Mereka hanya memperoleh 22,8 persen suara, jika dibandingkan pasangan Djarot-Sihar yang menang dengan mendapatkan 77,1 persen suara.

Atas sikapnya tak mendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Partai Hanura mencopot Bahtiar Sibarani dari jabatan Ketua DPC Partai Hanura Tapanuli Tengah.

Padahal, Partai Hanura merupakan pengusung utama Bahtiar saat Pilkada 2017.

Menjelang Pemilu Serentak 2019, barulah Bahtiar Sibarani bergabung ke Partai Nasdem hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua DPD Nasdem Tapanuli Tengah sampai hari ini. (gov/tribun-medan.com)