Gubernur Sumut Datangkan Tenaga Ahli dari Jepang Atasi Banjir dan Sampah di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akan mendatangkan tenaga ahli dari Jepang untuk dapat membenahi kota Medan bebas dari banjir dan sampah.

Kerjasama ini dilakukan pemerintah untuk dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat, di mana satu di antaranya tidak merusak lingkungan dengan membuang sampai ke sungai.

Nantinya, setelah tenaga ahli dari jepang itu tiba di Sumut, akan diajak untuk ikut menelusuri sungai.

Penelusuran ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi lima sungai yang ada di perbatasan Medan dan Deliserdang.

"Akan ada kerjasama dengan pihak Jepang, untuk memberikan pembelajaran, kita libatkan semua Forkompinda, setiap Minggu kita lalui sungai ini. Nantinya akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, tidak sembarangan membuang kotoran," kata Edy Rahmayadi pada Deklarasi dan Sosialisasi Medan bebas sampah dan banjir tahun 2022, di Lapangan Merdeka, Jalan Balaikota, Kota Medan, Minggu (22/12).

Edy mengatakan, sungai merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Melalui deklarasi dan sosialisasi, pihaknya mengajak masyarakat untuk dapat menjaga hingga melestarikan sungai, dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Sungai merupakan sumber kehidupan, tetapi sungai kita sekarang bukan sumber kehidupan. Melalui deklarasi ini niatkan kita menjaga sungai, beritahu kepada seluruh warga," ujarnya.

Orang nomor satu di Pemprov Sumut ini juga mengaku, bahwa saat ini pemerintah provinsi dan kota Medan memiliki banyak pekerjaan untuk menata ruang.

Satu di antaranya, yaitu menanami pohon disekitaran bantaran sungai dan merelokasi warga yang tinggal disepanjang jalur tersebut. "Ke depan banyak sekali pekerjaan kita.

Sungai yang ada akan kita lestarikan, kita akan tanami pohon-pohon. Warga yang berada di bantaran sungai juga akan direlokasi," kata dia.

Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan penataan di beberapa sungai yang ada di kota Medan dan perbatasan Deliserdang.

Akan tetapi, penataan yang dilakukan dengan cara mengeruk sungai belum dapat membuahkan hasil yang maksimal.

Dirinya menginginkan sungai dapat menjadi wahana bermain bagi masyarakat. Sebab, sewaktu ia kecil sering mandi dan bermain di sungai dengan batang pohon pisang.

"Banyak yang perlu dibenah walaupun sudah dilakukan. Saya mau air sungai itu kembali kepada masanya saat saya kecil dulu. Saya bermain-main di sungai ini pada hari Minggu. Saya pakai batang pisang, saya hanyut dan bercanda gurau kepada teman-teman semuanya. Kalau sekarang saya lakukan itu bisa kena tipes saya," ujarnya.

Tidak hanya sekedar menata sungai di kota Medan dan Deliserdang, pihaknya juga akan mengelola kawasan tersebut yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan pemerintah kota Medan untuk dapat memetakan wilayah bantaran sungai yang akan direlokasi.

"Kami sedang komunikasi dengan pemerintahan kota Medan. Pinggir sungai itu nantinya bisa dilalui, dan ada orang yang berolahraga," ujarnya.

Setelah, kata dia pihaknya juga akan memeriksa pabrik-pabrik yang beroperasi dipinggiran sungai.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawasi pabrik-pabrik agar tidak membuang limbahnya sembarangan ke sungai.

Akan tetapi, dirinya belum memastikan secara detail sanksi dan hukuman apa yang akan diberlakukan, jika nantinya pabrik tersebut ketahuan membuang limbahnya ke sungai. Karena tindakan ini tentunya dapat merusak lingkungan sekitaran sungai.

"Saya akan cek juga pabrik, kemana mereka membuang limbahnya, saya takutnya dibuang ke sungai itu semuanya," ujarnya.

Adapun kota Medan memiliki 5 sungai. Di antaranya Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Percut, Sungai Deli, dan Sungai Babura.

Sementara itu, Rp 12 miliar anggaran yang dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi banjir dan sampah di kota Medan

Pengamat Tata Kota, Rafriandi mengatakan, pemerintah kota Medan tidak pernah serius mengatasi permasalahan banjir dan masalah sampah.

Sebab, selama ini pemerintah membiarkan bangunan-bangunan berdiri megah tanpa memerhatikan kondisi lingkungan.

Dengan berdirinya bangunan megah tersebut, dampak yang ditimbulkan dapat mengurangi resapan air hujan. Tidak hanya itu, bahkan bangunan-bangunan itu juga telah melanggar aturan yang ada.

"Pemerintah kota Medan tidak konsisten melaksanakan kebijakan dalan melakukan penataan terhadap bangunan," ujarnya.

Rafriandi mencontoh wilayah kota Medan bagian selatan, yang di mana banyak berdiri bangunan-bangunan yang sudah melanggar aturan.

Seharusnya, daerah bagian selatan itu akan menjadi wilayah aliran air dari pusat kota Medan. Saat ini, daerah bagian selatan itu, kata dia banyak berdiri bangun yang jarak satu dengan lainnya begitu rapat.

"Di daerah Medan selatan itu seharusnya tidak boleh melakukan pembangunan rumah yang rapat-rapat karena dapat menghalangi resapan air. Kemudian bangunan rumah itu jangan menutupi bagian jalan, tidak semua menggunakan semen dan batu yang menghalangi resapan air," jelasnya.

Untuk mengatasi banjir pemerintah telah melakukan pengerukan di beberapa sungai di kota Medan dan hingga perbatasan Deliserdang.

Akan tetapi, kata dia pengerukan ini tidak akan membuahkan hasil untuk mengatasi masalah banjir yang melanda kota.

Sebab, pemerintah tidak melakukan penataan yang beres untuk menata bangunan yang ada.

"Bangunan di kota Medan sudah menyalahi aturan. Pemerintah juga tidak efektif melakukan pengerukan sungai kalau bangunan di kota saja tidak diatur," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah banjir, pemerintah harus melakukan renovasi atau perbaikan bagi seluruh drainase yang ada di kota Medan. Sebab, drainase yang seharusnya menjadi tempat aliran air hujan kini tersumbat karena maraknya pembangunan yang melanggar aturan.

"Drainasenya kita sekarang ini kecil, karena Pembangunan ruko yang tidak taat aturan. Pemerintah kota Medan tidak konsisten menerapkan kebijakan," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang besar untuk menata wilayah bantaran sungai di kota Medan maupun Deliserdang.

Kaena, sebagian anggaran ini akan digunakan untuk merelokasi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.

"Siapkan anggaran untuk membuat Medan bebas banjir. Penuntasan jangan hanya kepada satu sungai saja, tetapi seluruh sungai yang ada di kota Medan," katanya. (cr19).