NASIB GIBRAN TERKINI, Alasan PDI P Umumkan Calon Kepala Daerah Bulan Depan, Peluang Anak Jokowi?

"Kita juga menempuh jalan kemakmuran berdasarkan apa yang kita punya bukan dari apa yang seharusnya ada," tuturnya.

Bagaimana Nasib Gibran?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan ada syarat bagi bakal calon kepala daerah yang maju lewat partainya harus jadi kader selama minimal tiga tahun.

Aturan itu tertuang dalam "Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Unsur Anggota/Kader Partai".

"Proses penjaringan dari dalam itu didasarkan pada ketentuan kader tiga tahun," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Selain penjaringan internal, Hasto mengatakan bahwa PDI-P juga menerapkan penjaringan pemetaan politik.

Salah satu penjaringan pemetaan politik yang saat ini diamati PDIP adalah kebutuhan untuk menyiapkan pemimpin muda.

• Heboh Kronologi Penemuan Tulang Manusia, Bunuh Diri & Warga Hilang hingga 3 Orang Diperiksa Polisi

"Ada juga proses politik untuk melihat apa yang menjadi harapan rakyat, melihat peta politik melihat bagaimana ke depan," ujar Hasto.

"Misalnya komitmen partai dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin muda," kata dia.

Hasto pun mencontohkan soal orang-orang muda pilihan Presiden Joko Widodo yang kini ada di kabinet 2019-2024.

• Setelah Aura Kasih Hapus Foto Pernikahan, soal Aura Kasih dan Suaminya Eryck Amaral,Manager Bilang

Hasto mengatakan sebuah peraturan tak bisa dimaknai secara sepotong-sepotong.

"Itu juga kami lakukan dan ini inhenren dilakukan oleh Bapak Presiden dengan staf ahlinya yang banyak orang-orang muda di situ. Karena itu, peraturan harus dilihat secara komprehensif," tuturnya.

Lantas, bagaimana nasib putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo?

Gibran diketahui baru mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P pada September 2019. Artinya, saat ini Gibran baru tiga bulan menjadi kader PDI-P.

• Fitur Terbaru Whatsapp: Dark Mode Unik, Antisipasi Serangan Hacker dan Terkait Aplikasi Tiruan

Hasto mengatakan PDI-P menganut demokrasi perjuangan dan Pancasila. Ia menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki wewenang menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung partai berlambang banteng itu.