Jokowi Sebut Pernyataan Menterinya Sudah Tepat soal Natuna: Tak Ada Tawar Menawar Kedaulatan

"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud.

Sedangkan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.

"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," ujar Mahfud.

TNI siaga

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.

Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, I Laksamana Madya Yudo Margono.

TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia.

Natuna Utara adalah wilayah yang menjadi perhatian utama pada 2020 ini.

Pada Senin (30/12/2019) lalu, dalam patroli rutin di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara, KRI Tjiptadi-381 mendapati Kapal China, Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan Tiongkok.

Petugas KRI Tjiptadi 381 membuka komunikasi dengan awak China Coast Guard dan mengusir mereka serta kapal nelayan untuk menjauh dari zona ekonomi ekslusif.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)

Artikel ini tayang di tribunnews.com dengan judul Klaim China atas Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan Indonesia