Megawati Soekarnoputri Persilakan Kader yang Tidak Taat Aturan Meninggalkan PDI Perjuangan

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kader PDI-P bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita rakyat.

Megawati meminta semua jajaran PDI-P tak berhitung untung-rugi kerja politik, ataupun mencari keuntungan pribadi.

"Jangan sekali-sekali punggungi rakyat, jangan berhitung untung-rugi bagi kerja politik, jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini," kata Megawati saat memberi sambutan dalam pembukaan dalam Rakernas sekaligus HUT PDI-P ke-47 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Megawati menegaskan, segala yang ia sampaikan dalam pidato adalah instruksi langsung dari Ketua Umum PDI-P bagi seluruh kader. 

Oleh karenanya, jika ada kader tak patuh akan instruksi partai, Megawati tak akan melindungi.

"Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai," ucap Mega.

Ia pun mengaku tak segan-segan untuk menggebrak para kader supaya sadar akan ideologi partai.

Jika ada kader yang tak siap, Megawati bahkan mempersilakan yang bersangkutan untuk meninggalkan PDI-P.

"Jika tidak siap, silakan kalian pergi, keluar dari PDI-P. Siap atau tidak?" teriak Mega yang disambut teriakan "siap!" dari para kader yang hadir.

Penjelasan KPU

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyampaikan, permohonan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di parlemen melalui mekanisme pergantian antar-waktu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menurut Arief, PDI-P beberapa kali mengajukan permohonan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin yang meninggal dunia itu. 

"Yang terkahir iya. Kalau sebelumnya saya lupa, tetapi kalau yang terakhir permohonan iya ditandatangani (oleh Megawati dan Hasto)," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Namun, Arief mengaku lupa tanggal berapa surat yang dimaksud.

Harun Masiku merupakan calon anggota legistatif PDI Perjuangan dari dapil I Sumatera Selatan dalam Pemilu 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Harun sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar bisa membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, DPP PDI Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI.

Nazarudin meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

Terkait dengan kronologi permohonan PAW ini, Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah meminta biro terkait untuk menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

"Kemudian saya juga minta dibuatkan kronologinya. Sebetulnya rangkaian yang kita keluarkan untuk perkara terkait itu apa saja, mulai dari penetapan hasil pemilunya, kemudian penetapan calon terpilihnya, kemudian ada pengajuan keberatan atau uji materi," ujar Arief.

"Sampai dengan berapa kali surat masuk ke kita, berapa kali kita jawab. Sampai dengan yang terakhir kita kirimkan. Jadi itu juga sedang disiapkan. Jadi sewaktu-waktu data atau dokumen dibutuhkan kami sudah siapkan," ucap Arief.(*)

Artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: KPU: Permohonan PAW Harun Masiku Ditandatangani Megawati dan Hasto Kristiyanto dan berjudul:Megawati: Saya Tak Akan Lindungi Kader yang Tidak Taat