Breaking News:

Anggota Dewan Berang Bupati Deliserdang dan Perwakilan Pemkab Tak Hadiri Rapat

Tak satupun perwakilan Pemkab Deliserdang menghadiri rapat pembentukan alat kelengkapan dewan.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
Tribun Medan/Indra Sipahutar
Rapat pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Deliserdang, Senin (14/1/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com-Setelah tiga dari sembilan partai yang ada di DPRD Deliserdang karena dianggap tidak sah, kini giliran Pemkab yang tak hadir pada rapat paripurna pembentukan lanjutan AKD untuk Dewan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Bupati Ashari Tambunan maupun perwakilan eksekutif tak satupun yang hadir dalam rapat yang digelar, Senin (13/1/2020).

Beberapa anggota dewan pun tampak berang. Bayu Sumantri Agung dari PAN berpendapat dengan tidak hadirnya utusan Pemkab ataupun Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandakan bahwa Pemkab  meragukan apa yang sudah dilakukan oleh dewan selama ini. 

"Kalau mereka hari ini tidak mau mengakui kita, ke depan kita juga harus sepakat untuk juga tidak mau mengakui mereka. Hari ini perwakilan eksekutif tidak ada satupun yang hadir, termasuk OPD tidak ada yang mau datang hadir," kata Bayu saat sidang paripurna.

Pembentukan AKD untuk Bapemperda dan Badan Kehormatan tetap berlanjut dengan dipimpin oleh Amit Damanik serta didampingi T Ahmad Tala'a dan Nusantara Tarigan. Dari 50 orang anggota dewan, paripurna ini dihadiri oleh 28 orang.

Hasilnya disepakati dan disahkan untuk jabatan Ketua Bapemperda dipegang oleh Zul Amri (Partai Golkar) dan Wakil Ketua Joni Hendri (PDIP). Sementara itu untuk Ketua Badan Kehormatan diisi oleh Siswo Adi Suwito (Golkar), Wakil Ketua Muhammad Adami (PPP) dan anggota Agustiawan (PDIP), Rahman (Golkar) dan Maya Synta Sianturi (Nasdem).

Usai paripurna, Nusantara Tarigan menegaskan bahwa pembentukan AKD sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Setiap pengambilan keputusan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan lantaran sudah lebih dari kuorum. Jika memang ada yang berpendapat saat ini pembentukan AKD tidak sah, ia mempersilahkan bagi pihak-pihak yang merasa kurang puas untuk menggugat ke PTUN Medan.

Sekretaris DPRD Deliserdang, Rahmad menyebut ketidakhadiran Pemkab pada rapat paripurna pembentukan AKD adalah sebagai bentuk kenetralitasan. Karena saat ini di DPRD ada pemahaman pandangan yang berbeda makanya diputuskan untuk tidak dihadiri dulu paripurna.

"Jadi bukan karena itu (merasa AKD tidak sah). Pemkab jugakan dapat tembusan dari Biro Otda. Kan dipinta oleh Kementerian juga bahwa Gubernur disuruh untuk memfasilitasi persoalan ini. Pemkab juga menunggu hasilnya. Pertemuan belum dilaksanakanmemang tapi kita sudah kordinasikan dan akan segera dibuat pertemuannya nanti di Gubernuran,"k ata Rahmad.

Seperti pemberitaan sebelumnya, konflik yang terjadi di DPRD Deliserdang terjadi karena masalah pembagian jatah pimpinan di AKD. Hingga kini Fraksi Gerindra, Demokrat dan PKS belum memasukkan dan mengusulkan nama-nama anggotanya ke Pimpinan Dewan. Hal ini lantaran tidak ada jatah Pimpinan untuk ketiga partai tersebut. Tiga fraksi itu pun menolak untuk hadir saat paripurna lanjutan pembentukan AKD. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved