HMI Demo Pemko dan DPRD Medan, Berikut 7 Tuntutannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Massa Himpunan Mahasiswa Slama Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa damai, ke kantor Pemko Medan dan Gedung DPRD Medan.

Massa yang khas dengan atribut hijau hitam ini menyampaikan 7 tuntutan, pada Rabu (3/9/2025)

Orator aksi, Asli Muda bersuara lantang, mengkritisi kebijakan pemerintah dan kondisi sosial masyarakat di Medan. Dia meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mendengar aspirasi mereka secara langsung. 

"Kami meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mampu menyelesaikan masalah di Kota Medan dan mendengar langsung aspirasi kami. Kami melihat di media sosial terkesan dengan citra yang baik-baik. Namun masih banyak persoalan Kota Medan yang harus diperhatikan," katanya.

Massa HMI Cabang Medan, menyoroti sejumlah proyek mangkrak dari era Wali Kota Medan sebelumnya yang tidak ada kejelasan. Mulai dari revitalisasi Lapangan Merdeka, Islamic Center, Kebun Bunga, Stadion Teladan. 

Kalangan mahasiswa ini juga mengkritisi sejumlah Tempat Hiburan Malam di kota Medan yang diduga beroperasi tanpa izin legal, menjadi sarang maksiat dan peredaran masif narkotika.

Kabid PTKP HMI Cabang Medan, Farhan Abror menegaskan, ada tujuh poin besar tuntutan masyarakat dan pemuda Kota Medan terhadap Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Waas, diminta semangat memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

"Kami menyampaikan tuntutan pertama penutupan Tempat Hiburan Malam Ilegal. Menuntut Pemko Medan untuk menutup seluruh aktivitas hiburan malam yang tidak memiliki izin resmi, baik usaha maupun peredaran minuman beralkohol, serta melakukan tindakan tegas terhadap tempat yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan maksiat," katanya 

Dinas-dinas terkait diminta serius memperluas pengawasan ke tempat-tempat hiburan informal yang berpotensi ilegal. Memperkuat sinergi antar-instansi agar penindakan dilakukan cepat, tegas, dan transparan.

Kedua, menuntut keterbukaan Lapangan Pekerjaan. Massa mendesak Pemko Medan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang terbuka, transparan, dan adil bagi masyarakat Kota Medan, serta memberikan prioritas bagi tenaga kerja lokal (Putra Daerah) dengan langkah menyajikan laporan berkala (setiap triwulan) tentang jumlah lapangan kerja yan tercipta.

Selanjutnya poin tiga, Pemko Medan diminta tegas dalam penyelesaian masalah parkir Kota Medan. Massa menuntut Pemko Medan untuk mengusut tuntas dan menyelesaikan persoalan parkir yang menjadi keresahan masyarakat, termasuk praktik pungutan liar (pungli).

"Keempat kami menuntut kepastian soal warisan proyek mangkrak dari sebelumnya yang tak selesai. Meminta Pemko Medan untuk segera memberikan kepastian dan kejelasan terkait mega proyek mangkrak, khususnya Gedung UMKM di depan USU dan Stadiun Teladan Medan, Lapangan Merdeka, Islamic Center, Kebun Bunga yang belum selsia hingga saat ini," tegas Farhan Abror pria dengan rambut gondrong sebahu. 

Melakukan pemetaan status seluruh proyek mangkrak di Kota Medan Menetapkan timeline reaktivasi yang jelas, disertai komitmen anggaran dan program pembinaan agar bermanfaat bagi masyarakat

Poin kelima, HMI menuntut keadilan bagi guru honorer di Kota Medan. Menuntut Pemko Medan untuk memperjuangkan keadilan bagi guru honorer, agar tercipta kesejahteraan dan memberikan status kerja yang jelas bagi tenaga didik. 

"Poin keenam kami meminta ruang dan fasilitas bagi Pemuda. Mendesak Pemko Medan untuk beri ruang, akses fasilitas pembinaan bagi pemuda dengan mendirikan pusat kreativas. Ketujuh kami menuntut penyelesaian banjir dan masalah korupsi lingkungan," pungkasnya.