Wali Kota Siantar Hefriansyah Dianggap Resahkan Masyarakat, 20 Anggota DPRD Usulkan Hak Angket

Sebanyak 20 anggota DPRD Kota Pematangsiantar telah mengajukan Hak Angket (penyelidikan) terhadap kebijakan Wali Kota Hefriansyah Nor

Wali Kota Siantar Hefriansyah Dianggap Resahkan Masyarakat, 20 Anggota DPRD Usulkan Hak Angket
Tribun-Medan.com/Tommy Simatupang
Gedung DPRD Kota Pematangsiantar di Jalan Adam Malik, Kamis (16/1/2020). 

Wali Kota Siantar Hefriansyah Dianggap Resahkan Masyarakat, 20 Anggota DPRD Usulkan Hak Angket

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sebanyak 20 anggota DPRD Kota Pematangsiantar telah mengajukan Hak Angket (penyelidikan) terhadap kebijakan Wali Kota Hefriansyah Nor yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

Sebanyak 20 anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Hanura, Demokrat, PAN/PKPI, Gerindra, dan NasDem telah membubuhkan tanda-tangan.

Dari 20 orang yang mengajukan Hak Angket hanya tersisa 10 anggota DPRD lagi, yakni delapan anggota Fraksi PDI Perjuangan dan dua legislator, Riski Sitorus dan Nurlela Sikumbang. Pengajuan Hak Angket ini untuk melakukan penyelidikan terhadap lima poin yang diduga telah menyalahi aturan.

Berikut 5 pelanggaran yang dinilai dilakukan Wali Kota Hefriansyah:

1. Pemindahan, pengangkatan, dan pergantian ASN di Pemko Siantar.

2. Bobroknya pengelolaan dua perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD Pasar Horas Jaya.

3. Penggunaan Lapangan Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 1989

4. Terbitnya Perwal Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggeseran anggaran sebesar Rp 46 miliar sehingga menjadi temuan BPK

5. Penyelewengan pembangunan Tugu Sang Naualuh yang mangkrak.

Halaman
123
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved