Mulai Bahas Kasus Jiwasraya, Besok DPR Panggil OJK hingga Kementerian BUMN

"Kami segera memanggil, mulai dari Jiwasraya, Kementerian BUMN, dan sebagainya. Pada saat yang sama juga ada paralel Kementerian Keuangan

KONTAN/Cheppy A. Muchlis
Ilustrasi Jiwasraya 

"Mulai hari Senin besok (20/1), semua sudah akan bergulir,"Politikus PDIP Deddy Sitorus menyebut Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai memanggil pihak-pihak terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada awal pekan besok.

"Mulai hari Senin besok (20/1), semua sudah akan bergulir," ujar Deddy di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

 

Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari panitia kerja (panja) Jiwasraya, yang dijalankan oleh Komisi VI dan Komisi XI. ujar Deddy di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari panitia kerja (panja) Jiwasraya, yang dijalankan oleh Komisi VI dan Komisi XI.

"Kami segera memanggil, mulai dari Jiwasraya, Kementerian BUMN, dan sebagainya. Pada saat yang sama juga ada paralel Kementerian Keuangan, OJK di Komisi XI," papar Deddy.

"Tapi nanti kami gali dari sana (data media) dan semua proses akan kami lakukan karena ini mengumpulkan bahan serta data dulu," ucapnya.

Deddy tidak dapat menyebut proses Panja Jiwasraya akan selesai sampai kapan, karena hal ini akan diputuskan pimpinan Komisi VI bersama anggotanya.

"Nanti waktunya ditentukan, kami akan putuskan berapa lama penyelesaiannya," ucapnya.

Komisi VI DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengusut kasus gagal bayar polis nasabah asuransi Jiwasraya.

Keputusan pembentukan Panja diambil berdasarkan rapat internal Komisi VI DPR.

Anggota Komisi VI DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka berharap pembentukan Panja Jiwasraya dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat.

Namun demikian, proses hukum dan penegakan hukum yang semestinya berjalan, tetap harus berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR.

"Saya mendukung PPATK untuk segera menelusuri aset para pihak yang terindikasi kuat terlibat dan pihak penegak hukum terkait berani melakukan sita aset para pelaku pengemplang uang nasabah PT Jiwasraya, tanpa pandang bulu," kata Rieke melalui keterangannya, Rabu (15/1/2020).

Lebih Cepat dari KPK

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengungkapkan, pihaknya dapat menangani kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya lebih cepat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arya menegaskan, Kementerian BUMN langsung bergerak cepat dalam mengembalikan uang nasabah pada kuartal I tahun ini.

"Langkah ini lebih besar dari KPK, semua ini cepat, sepekan dua pekan jadi PP. Kerja ini semua, bukan takut tidak takut, kami mau fokus kerja cari uang untuk kembalikan uang nasabah," ujarnya di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Sementara, Arya mengungkapkan, peran DPR dapat membantu yakni melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja), bukan Panitia Khusus (Pansus).

"Dengan Panja kami yakin kerja kencang fokus cari duit balikin uang nasabah. Sedangkan, kalau Pansus lebih detail," katanya.

Menurutnya, jika masuk dalam Pansus maka penyelesaian kasus tersebut akan berlangsung lebih lama karena lebih banyak komunikasi.

"Mau tidak mau nanti kami dipanggil Pansus setiap hari. Saya tidak katakan menghalangi, tapi usaha kita lebih besar," pungkas Arya.

 

Artikel ini tayang di Tribunnews.com dengan judul Besok, DPR Panggil OJK hingga Kementerian BUMN untuk Kasus Jiwasraya

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved