Konflik Internal DPRD Deliserdang Belum Selesai, Komisi C Tetap Jalan

Komisi C DPRD Deliserdang mulai bekerja di tengah kondisi kisruh yang terjadi.

Konflik Internal DPRD Deliserdang Belum Selesai, Komisi C Tetap Jalan
Tribun Medan/Indra Gunawan
Komisi C DPRD Deliserdang rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Badan Pendapatan Daerah di ruang rapat Komisi Senin, (27/1/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi C DPRD Deliserdang mulai bekerja di tengah kondisi kisruh yang terjadi.

Meski pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD masih diperdebatkan keabsahannya oleh sesama dewan, namun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Deliserdang mulai dipanggil oleh Komisi C yang sudah dibentuk oleh enam fraksi yang ada di DPRD.

Untuk yang pertama, ada dua OPD yang diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di ruang rapat Komisi Senin, (27/1/2020).

Dari amatan www.tribun-medan.com, RDP ini dihadiri oleh delapan orang dewan. Saat itu RDP dipimpin oleh Bayu Sumantri Agung. Hadir bersamanya Ketua Komisi C Agustiawan, Misnan Al Jawi, Antoni Napitupulu, Zul Amri, Maya Shinta, Mikail TP Purba dan Said Hadi. Karena Fraksi Gerinda, Demokrat dan PKS belum bisa menerima pembentukan AKD yang sekarang, belum ada perwakilan mereka yang ikut rapat.

Misnan Al Jawi menyebut RDP yang mereka gelar bersama dua OPD adalah bagian dari tugas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia berpendapat karena sudah melalui paripurna AKD yang sudah ada saat ini adalah sah. Disebutnya kalau hingga kini tidak ada pihak yang berani menyatakan kalau AKD yang sudah ada tidaklah sah.

Konflik Internal DPRD Deliserdang, 3 Fraksi Tunggu Gubernur Sumut Gelar Mediasi

"Ya, harus tetap jalan tugas Komisi-Komisi. Jangan gara-gara segelintir orang rakyat kecil Deliserdang jadi ditelantarkan. Jangan gara-gara ada yang enggak mau masuk (AKD), semua terbengkalai,"kata Misnan Al Jawi.

Saat menggelar rapat dengan dua OPD, dewan pun sempat mempertanyakan bagaimana realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kadis Penanaman Modal dan Kepala Bapenda. Saat itu dewan meminta agar masing-masing OPD dapat meningkatkan kinerjanya ditahun 2020. Hal ini lantaran pada tahun 2019 target realisasi penerimaan PAD masih jauh dari target yang dicapai seperti untuk retribusi IMB, Pajak Restoran hingga PBB.

Terkait hal itu dewan pun meminta agar ada RDP lanjutan nantinya. Dewan juga meminta agar Bapenda khususnya dapat memberikan data-data terkait objek pajak dalam hal pajak restoran yang targetnya hanya tercapai 81 persen saja. Disebut kalau dewan punya rencana akan turun ke lapangan untuk memastikan apakah ada penyelewengan dalam hal pengutipannya.

"Mohon dalam waktu dekat ini bisa disiapkan data-datanya. Kami mau cek ke lapangan untuk memastikan dan tanya sama pengusaha restoran berapa pajak yang mereka bayarkan ke Bapenda dan akan kita bandingkan dengan data berapa yang dimasukkan sama petugas Bapenda untuk PAD," kata Misnan.

Kepala Bapenda Deliserdang, Mahruzar dan Kadis Penanaman Modal, Syarifah Alwiah sempat bergantian menyampaikan alasan mengapa realisasi penerimaan PAD masih rendah dari mereka.

Khusus untuk pajak restoran, Mahruzar menyebut kedepan pihaknya akan menambah alat perekam data transaksi di restoran-restoran yang bisa langsung terkoneksi dengan Bapenda. Disebut hal itu lantaran ada juga bantuan CSR dari Bank Sumut untuk hal ini.

"Dengan adanya alat itu nanti kita yakin akan ada peningkatan pendapatan untuk pajak restoran. Karena memang saat ini belum semua restoran kita kasih alatnya. Ke depan akan ada bantuan dari Bank Sumut untuk pemberian bantuan alat perekam data transaksi sekitar 600. Untuk langkah awal akan direalisasikan 200 unit," kata Mahruzar.

Sementara itu Syarifah banyak berdalih saat itu. Ia berpendapat pada dasarnya pegawainya tidak boleh dibebani dengan target PAD apalagi jumlah pegawainya hanya 40. Disebut kalau stafnya selama ini tidak pernah mendapat upah pungut (UP) sehingga yang kini paling ditekankan adalah untuk peningkatan pelayanan.

"Kemarin yang menghitung untuk retribusi IMB hanya satu orang. Udah satu dia pulang yang semua menangani segala persoalan seperti dipanggil Kejaksaan," kata Syarifah.

Menurutnya, dengan sistem online saat ini tentu setiap berkas yang masuk harus diteliti dan dicermati lebih dulu oleh timnya. Meski demikian ia optimis agar kedepannya apa yang sama-sama diharapkan bisa terealisasi. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved