Konflik Internal DPRD Deliserdang, 3 Fraksi Tunggu Gubernur Sumut Gelar Mediasi

Tiga fraksi di DPRD Deliserdang menolak hasil pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/INDRA SIPAHUTAR
Anggota DPRD Deliserdang periode 2019-2024. 

TRIBUN-MEDAN.com - Tiga fraksi di DPRD Deliserdang menolak hasil pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah diketok, Senin (13/1/2020).

Fraksi PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra yang menjadi pemenang di Deliserdang menolak penetapan  enam AKD yang telah dibentuk itu yakni Komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembentukan Peraturan (Bapemperda).

Anggota Fraksi PKS, Saiful Tanjung mengatakan aspirasi tiga fraksi tidak diakui oleh fraksi lainnya. 

"Seandainya permintaan tiga fraksi untuk menunda (pembacaan nama-nama anggota fraksi yang masuk di AKD) diakomodir waktu paripurna saat itu, tentu tidak seperti ini (kejadiannya). Karena tidak diakomodir dan mereka main paksa-paksalah maka seperti ini,"kata Syaiful Tanjung Selasa, (14/1/2020).

Ia berpendapat pembentukan AKD harus tetap mengacu pada Tata Tertib (Tatib) Dewan dimana setiap anggota fraksi wajib masuk AKD. Karena Fraksi PKS dan dua fraksi lain belum masuk anggotanya ke AKD maka yang terbentuk saat ini tidak sah.

Anggota Dewan Berang Bupati Deliserdang dan Perwakilan Pemkab Tak Hadiri Rapat

Saat ini mereka masih menunggu undangan dari Gubernur yang akan menengahi persoalan ini.

"Kita tahu (enam fraksi sudah konsultasi ke Kemendagri). Gubernur kan disuruh untuk memfasilitasi agar tidak ada masalah (di DPRD). Waktu paripurna awal, kami minta untuk menunda, itulah dasar semuanya. Disitu lah mereka (fraksi lain) terus memaksa dan kami tidak bisa kasih (nama-nama). Disitu mereka terus melanjutkan. Harusnya ada paripurna lanjutan membaca kan nama-nama anggota dari yang tiga fraksi tapi yang dilakukan mereka adalah pemilihan,"kata Saiful.

Anggota dewan tiga periode ini masih berkeyakinan bahwa produk AKD yang saat ini terbentuk tidaklah sah meskipun sudah diketok. Menurutnya Badan Musyawarah DPRD Deliserdang saat ini tidak memenuhi persyaratan sehingga hasilnya juga tidak sah.

Sementara itu, setelah tiga Pimpinan DPRD Deliserdang mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa berkeyakinan AKD tidak sah untuk melakukan gugatan ke PTUN selanjutnya mereka pun melakukan konsultasi ke kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut Selasa, (14/1/2020).

Saat itu Amit Damanik, Tengku Ahmad Tala'a dan Nusantara Tarigan datang dengan didampingi oleh perwakilan enam fraksi yang ada di DPRD termasuk diikuti oleh Sekwan, Rahmad dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Deliserdang, Agus Ginting.

Adapun konsultasi yang dilakukan adalah masalah penggunaan anggaran oleh AKD yang sudah terbentuk secara keseluruhan sejak Senin, (13/1/2020). Dari pengakuan masing-masing dewan, kalau setelah konsultasi dengan BPKP ini mereka sudah bisa untuk menggunakan anggaran.

"BPKP tadi tidak masuk ke ranah politik. Intinya mereka hanya menyebut kalau selagi dokumen perjalanan ada ya boleh saja (berangkat). Disebutkan mereka, yang penting disaat mereka mau memeriksa harus ada dokumennya. Kan perjalanan dinas itu ada dokumennya, nah itu harus ada,"kata Amit Damanik.

Hingga saat ini pihak Sekretariat DPRD Deliserdang masih melakukan kordinasi dengan Pemprov Sumut. Hal ini lantaran adanya perintah dari Kemendagri agar Gubernur dapat memfasilitasi masalah yang terjadi. (dra/tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved