Pembongkaran Ruang Sekretariat Gasi UMA Menuai Protes, Mahasiswa Sesalkan Sikap Arogansi Kampus

Pembongkaran Ruang Sekretariat Gasi UMA Menuai Protes, Mahasiswa Sesalkan Sikap Arogansi Kampus

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penertiban ruangan Sekretariat Gemar Alam Psikologi (Gasi) Universitas Medan Area (UMA), mendapat aksi protes dari para mahasiswa.

Ketua I Bidang Internal Gisa UMA, Ricky Sukma, menyayangkan sikap arogansi pihak kampus dalam melakukan penertiban ruangan sekretariat pada Senin (10/2/2020) sekitar pukul 14.30 WIB.

Ricky Sukma yang ditemui Tribun Medan pada Selasa (11/2/2020) menuturkan bahwa tidak ada surat pemberitahuan dri pihak kampus untuk melakukan pembongkaran.

"Kami tidak menerima sepucuk surat pun untuk penertiban ruangan sekret. Memang ruangan itu milik UMA, tapi barang-barang di dalamnya, itu milik organisasi, kalau hilang dan rusak gimana," ujarnya.

Alasan penertiban ruangan ini dikabarkan untuk perluasan ruangan dosen.

"Kalau alasannya, katanya untuk pelebaran ruangan dosen. Dan kami katanya mau dipindahkan. Tapi apa, hingga saat ini, kami tidak tahu di mana ruangan kami," jelasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun, pembongkaran tersebut sempat menuai aksi protes para mahasiswa.

Keributan terjadi lantaran pihak mahasiswa tidak menerima informasi kabar pastinya akan ditertibkan.

"Ini seperti maling. Di mana semalam, tanpa ada disaksikan anak Gasi, main penertiban dan penghancuran gedung," ungkap Ricky.

Mahasiswa juga menyayangkan sikap arogansi pihak kampus yang melakukan pembongkaran secara mendadak.

Lanjut Ricky, pola kepemimpinan yang cenderung agresif akan menimbulkan iklim yang tidak sehat dalam keberlangsungan civitas akademik di kampus itu.

"Ini menunjukkan sikap dan kepemimpinan wakil rektor yang cenderung emosional, hal tersebut mencerminkan sikap abuse of power," jelasnya.

Menurut keterangan pengurus Gasi UMA, awalnya Wakil Rektor UMA melayangkan surat terkait pemindahan sekretariat Gasi untuk pelebaran ruang dosen Fakultas Psikologi.

Dalam poin surat yang dikirimkan akhir Desember 2019 itu, disebutkan bahwa pelebaran tersebut disetujui YPHS namun harus mendapatkan dukungan dari Gasi-UMA.