News Video

Ratusan Buruh Demo DPRD Sumut, Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

"Omnibus Law ini memungkinkan pengusaha mempekerjakan buruh dengan sistem outsourcing yang mana dibayar per-jam bukan perbulan," ujarnya.

Ratusan Buruh Demo DPRD Sumut, Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan menggeruduk Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu, (12/2/2020).

Kedatangan massa buruh ini dalam rangka menolak rencana pemerintah menerbitkan Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja yang dinilai akan semakin menyengsarakan kaum buruh.

"Kita menolak UU Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja itu, yang mana awalnya itu buruh outsourcing itu, untuk sekarang ini pengawasan saja belum bisa diselesaikan secara baik. Namun, dengan lahirnya UU Omnibus Law akan memperkeruh kembali," kata Sekjen DPC FSP Lem SPSI Medan, Supranoto.

kehadiran RUU Cipta Lapangan Kerja akan semakin membuat buruh semakin tertindas dan jauh dari kesejahteraan.

Buruh menilai RUU Cipta Lapangan Kerja nantinya akan memperlemah pengawasan terhadap para pengusaha dalam memperlakukan kaum buruh.

"Omnibus Law ini memungkinkan pengusaha mempekerjakan buruh dengan sistem outsourcing yang mana dibayar per-jam bukan perbulan," ujarnya.

Selain memberikan akses kepada para pengusaha untuk mempekerjakan buruh dengan sistem outsourcing, Omnibus law ini juga membuat pesangon yang didapatkan buruh kita di PHK oleh perusahan akan semakin kecil.

"Kalau menurut Omnibus law, mereka hanya perlu membayarkan pesangon sebesar 12 kali upah berbeda jauh dari UU no 12 Ketenagakerjaan 2003 yang mengatur sebesar 28 kali upah yang diterima," tuturnya.

Buruh juga menilai bahwa kehadiran Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja ini hanya berpihak kepada para investor namun mengesampingkan kepentingan para buruh dan pekerja.

"Ini terlihat di UU Omnibus Law akan memudahkan pengusaha melakukan pelanggaran tanpa ada resiko mendapatkan pidana sebagai diatur dalam UU no 12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," jelasnya.

Massa buruh sendiri mengancam akan turun tidak berhenti turun ke jalan jika massa tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Sementara itu, sejumlah perwakilan buruh diterima oleh DPRD Sumatera Utara untuk menjalin dialog untuk terkait tuntutan buruh.

(cr23/tribun-medan.com)

Penulis: Muhammad Anil Rasyid
Editor: M.Andimaz Kahfi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved