Detik-detik Anggota DPRD Siantar Gebrak Meja karena Ditetapkan ODP setelah Pulang dari Bali

Detik-detik Anggota DPRD Siantar Gebrak Meja karena Ditetapkan ODP setelah Pulang dari Bali

TRI BUN-MEDAN.COM - Rapat antara Komisi I DPRD Pematangsiantar dengan Dinas Kesehatan Pematangsiantar berlangsung memanas.

Ketua Komisi I Andika Prayogi bahkan mengebrak meja.

Di sisi lain, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Pematangsiantar, dr Erika Silitonga, menitikan air mata.

Peristiwa berawal saat anggota DPRD Pematangsiantar menanyakan status orang dalam pantauan (ODP) Corona yang disematkan ke 27 anggota DPRD Siantar pasca-pulang dari Bali.

"Kita juga pantau semua masyarakat yang baru dari luar kota. Ada wartawan nanya apakah DPRD Pematangsiantar masuk pantauan, saya bilang iya, mereka termasuk," ujar dr Erika Silitonga dengan tangis usai dicerca anggota Komisi I DPRD Pematangsiantar.

• Sebut 27 Anggota DPRD Siantar ODP Corona, Seorang Dokter Dicecar DPRD hingga Menangis di Rapat

• Anggota Komisi III DPRD Siantar Cek Gejala Corona, Hasil Belum Diumumkan

Andika Prayogi keberatan dengan pernyataan itu, bahkan ia mengaku dijauhi masyarakat dan jadi bahan pembicaraan.

"Akibat dari perkataan beliau (Dr Erika) kami sampai jadi pembicaraan dan juga dijauhi oleh masyarakat padahal kami adalah wakil rakyat," katanya.

Andika menyesalkan kenapa hanya 27 anggota DPRD saja disebutkan.

Padahal, katanya, ada beberapa masyarakat dan juga ASN yang baru datang dari daerah terjangkit.

Di kesempatan yang sama, dewan lainnya, Boy Iskandar Warongan memberikan saran, kiranya Dinkes Pematangsiantar jangan mengeluarkan statement yang berujung kekhawatiran kepada masyarakat, sehingga membuat kepanikan.

"Pandangan masyarakat jadi terganggu dengan pemberitaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kepada kami. Harusnya berkordinasi dulu lah dengan kami. Kami juga punya jaringan di luar sehingga timbul solusi nya. Harapannya melalui RDP ini kita evaluasi kinerja kepemimpinan Dinkes Pematangsiantar," ujarnya

Menanggapi itu, Kadis Kesehatan dr Ronald mengatakan, semua masyarakat yang baru datang dari luar daerah akan dilakukan pengawasan maupun pemeriksaan.

"Kita tetap lakukan pengawasan dan pemeriksaan," ujarnya sembari mengatakan Sejauh ini 69 orang berisiko rendah (ODP) di Pematangsiantar.

Sebelumnya, diwawancarai www.tri bun-medan.com, Staf Sekretariat DPRD Pematangsiantar Wulan mengatakan anggota DPRD Pematangsiantar melakukan agenda kerja ke Bali.

Komisi I melakukan agenda pengembangan potensi pariwisata guna meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah).

Komisi II beralasan meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara, Komisi III memiliki agenda tentang kajian perencanaan belanja.

Dari Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan untuk para anggota dewan, dijelaskan bahwa biaya bersumber dari APBD Pematangaiantar Tahun 2020.

Ketiga Komisi ini kompak menyusun jadwal kepergian dan kepulangan selama tiga hari, 8-11 Maret 2020.

Sekretaris DPRD Pematangsiantar  Wanden Siboro mengatakan ada 27 orang yang berangkat dari ketiga komisi ini.

"Ada 27 orang yang berangkat ke Bali. Kalau soal agenda ke Sekretariatan DPRD lah. Nanti ya, aku lagi rapat," kata Wanden Siboro ketika dihubungi Selasa (10/3/2020) siang.

Wali Kota Janji Datangi KPK dan MA

Wali Kota Siantar, Hefriansyah Noor, buka suara terkait permohonan pemakzulan terhadap dirinya yang diajukan DPRD Siantar ke KPK dan MA.

Saat ditemui Tribun Medan, Hefriansyah yang mengenakan kemeja safari putih mengaku akan bersikap kooperatif.

"Yang pasti, atas angket yang disampaikan oleh DPRD kepada saya, saya akan kooperatif. Saya akan menjawab secara detail tentang hal-hal yang dianjurkan mereka," kata Hefriansyah di Balaikota Siantar, Kamis (5/3/2020).

• Inilah Poin-poin Pemicu Pemakzulan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor

Ia pun menguraikan berbagai poin-poin yang dipermasalahkan oleh DPRD Siantar selama ini, termasuk persoalan rotasi ASN.

"Contoh soal rotasi ASN, itu sudah sesuai mekanismenya. Kita ada lembaga yang menangani fungsi pengawasan," katanya.

Kemudian, mengenai tudingan DPRD terkait kerugian negara senilai Rp 46 miliar karena kebijakannya, ia menyebut itu tidak ada masalah.

"Yang mereka (DPRD) sebutkan, sama sekali tidak ada kerugian. Kenapa? Kebetulan karena pada tahun 2019, P-APBD 2019 tidak diperda-kan. Sehingga, kami laksanakan evaluasi kepada Gubernur, memang ditolak. Selanjutnya, kepada Kemendagri kami koordinasi semua apa yang akan dibelanjakan," ujar Hefriansyah.

• Wali Kota Siantar Hefriansyah Tak Peduli Pansus Hak Angket Selidiki 8 Poin Pelanggaran

Lalu, mengenai masalah pembangunan Tugu Sangnawaluh, Hefriansyah mengklaim bahwa di era pemerintahan dirinya lah, tugu tersebut bisa dibangun.

"Soal Tugu Sangnawaluh, mohon maaf itu sudah berlarut larut. Di era Hefriansyah lah tugu itu dibangun, bahkan diletakkan batu pertama. Hanya saja, memang terjadi dinamika, sehingga Siantar menjadi riuh," pungkasnya. (*)