PLN Beri Respons Begini setelah Jokowi Umumkan Biaya Listrik Gratis dan Diskon selama 3 Bulan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan kebijakan pemotongan hingga penggratisan tarif listrik di Indonesia selama 3 bulan
“Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50% tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.
Dirinya menambahkan, adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.
Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yan gpaling terdampak pandemi.
“Saat ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Berkegiatan di rumah. Tujuannya untuk mencegah penularan yang makin luas. Pembebasan dan diskon tarif listrik ini diharapkan dapat mendukung hal tersebut. Jadi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” pungkas Zulkifli.
Pekerja Informal dan Pengusaha Mikro Dapat Kucuran Insentif jika Tak Mudik
Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja informal yang tak pulang kampung di tengah pandemi Virus Corona.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas antisipasi mudik pada Senin (30/3/2020).
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menegaskan kini pemerintah tengah fokus menangani masalah Virus Corona dengan membatasi gerak masyarakat.
"Sudah saya tekankan fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi dan membatasi satu tempat ke tempat yang lain," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa imbauan pada warga untuk tidak mudik akan dilakukan secara lebih tegas.
"Demi keselamatan bersama saya juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan ke daerah," ujar Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.
Terkait dengan imbauan-imbauan yang sudah digaungkan oleh sejumlah kepala daerah untuk tidak melakukan mudik, Jokowi menilai instruksi tersebut perlu digencarkan lagi.
Namun, hal tersebut dirasa masih belum cukup.
"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur-gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik."
"Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tetapi menurut saya imbauan-imbauan itu juga belum cukup," tegas Jokowi.