Pemkab Simalungun Gratiskan Pembayaran Air Bagi Masyarakat, Ini Syaratnya

SIANTAR,TRIBUN-Pemerintah Kabupaten Simalungun menggratiskan pembayaran air PDAM Tirta Lihou selama menghadapi pandemi Corona/Covid-19.

Pemberitahuan itu tertuang dalam surat Nomor: 065/6222/1.3.1/2020 tertanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani Bupati Simalungun, JR Saragih.

Dalam surat tersebut disampaikan, adapun pembayaran air yang digratiskan itu khusus bagi mereka yang tagihannya di bawah Rp 60 ribu tiap bulan.

• BERLAKU MULAI 1 April PLN Gratis, Skema Keringanan Biaya Listrik, Termasuk Token Listrik 3 Bulan

Nantinya, tagihan itu akan dibayar menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) agar tidak mengganggu cash flow keuangan PDAM.

"Betul, digratiskan untuk rekening/tagihan air yang di bawah Rp 60 ribu.

Kebijakan itu sampai (penyebaran) Corona kondusif," kata Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Simalungun, Wasin Sinaga, Rabu (1/4/2020).

Terkait perkembangan pandemi Corona di Simalungun, Wasin mengatakan berdasarkan data Posko Utama Covid-19 pertanggal 31 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, jumlah PDP satu orang, ODP 40 orang dan OTG 811 orang.

Untuk saat ini, sambung Wasin, Kabupaten Simalungun masih negatif corona.

• CARA Mengajukan Listrik Gratis Selama Corona Menggila di Indonesia, Mudah Token Jangan Sampai Hilang

Sementara itu, anggota DPRD Pematangsiantar, Ferry Sinamo mengatakan kebijakan yang diambil Bupati Simalungun, JR saragih patut dicontoh oleh Pemko Pematangsiantar.

Katanya, kebijakan seperti itu sangat membantu masyarakat yang ekonominya terganggu akibat penyebaran wabah Covid-19.

"Kami sarankan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar supaya tidak ada pemutusan aliran air/meteran ke rumah masyarakat ketika tidak mampu bayar tagihan bulanannya," ujar Ferry.

Ia menyarankan, agar Pemerintah Kota Pematangsiantar turut menggratiskan pembayaran air minum hingga kondisi perekonomian masyarakat stabil.

• Inilah Layanan Terbaru Akses Internet Gratis dari Telkomsel

"Karena untuk penggadaan air minum bersih kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, melalui PDAM bukan perusahan yang bersikap bisnis oriented.

Tetapi perusahan untuk kepentingan hajat orang banyak," katanya.

Menanggapi saran itu, Humas Protokoler Pemko Pematangsiantar, Mardiana mengatakan akan melakukan pembahasan serupa.

Namun, hal itu terkendala dengan status Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah yang berstatus ODP.

"Pak Wali kan lagi gak bisa datang karena berstatus ODP, makanya nanti kita bahas secepatnya," pungkasnya.(alj)